Ahok Minta Swasta Bantu Pembangunan Rumah Susun Angke

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta uang dari pihak swasta yang hendak memanfaatkan lahan reklamasi di kepulauan Jakarta untuk membangun rumah susun di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, dirinya juga akan meminta dana untuk pembangunan rusun Muara Angke dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hendak memanfaatkan lahan reklamasi di utara Jakarta.

Jika dana bantuan tidak diberikan, maka Ahok mengancam akan mengabaikan konsep pembangunan yang terintegrasi di pulau yang ditempati pihak swasta dan BUMD terkait.

"Pemprov DKI Jakarta maunya semua termasuk BUMD yang dapat hak pakai pulau harus nyumbang pembangunan rusun. Kalau tidak mau menyumbang kami tak mau nyambung konsepnya pembangunan pulau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/4).

Pilihan Redaksi BKPM: Polemik Reklamasi di Utara Jakarta Akibat Miskomunikasi Menteri Susi Dorong Pemprov DKI Perbanyak Resapan Air Pemprov DKI Akan Bangunkan Rumah untuk Nelayan Ahok Berencana Bangun Kanal Nelayan di Muara Angke

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga telah menghitung besaran dana yang dibutuhkan untuk membangun rusun bagi para nelayan di Muara Angke tersebut. Menurut Ahok, dibutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar untuk membangun rusun di kawasan Muara Angke yang akan terintegrasi dengan kanal menuju laut nantinya.

"Kira-kira 1 unit rusun Rp 200 juta kalau dibangun. Kalau bangun 100 unit berarti Rp 20 miliar kira-kira. Hitung kasarnya seperti itu," kata Ahok.

Setelah rusun Muara Angke dibangun, Pemprov DKI Jakarta akan memanggil tim penilaian untuk menghitung nilai bangunan yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Penilaian dilakukan agar tidak ada praktik penggelembungan nilai atas bangunan yang sudah dibangun oleh pihak pengembang.

"Misalnya mereka pengembang rusun habis bangun mengaku habis dana Rp 100 miliar, tapi begitu penilai menghitung, harganya hanya Rp 80 miliar. Jadi yang dimasukan dalam pembukuan Pemprov DKI itu adalah yang Rp 80 miliar," kata Ahok.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memerintahkan anak buahnya untuk mengundang Ahok membahas polemik terkait penerbitan izin reklamasi kawasan pesisir utara Jakarta yang diberikan kepada PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) dan perusahaan lainnya.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sudirman Saad menegaskan, jika mengikuti aturan penerbitan izin reklamasi kawasan pesisir utara Jakarta harus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian khususnya KKP. Pasalnya, pesisir utara Jakarta dinilai pemerintah pusat sebagai kawasan strategis nasional yang izin pengelolaannya harus diterbitkan oleh KKP dan di setujui oleh beberapa Kementerian lain.

Berangkat dari hal tersebut, Sudirman pun meminta agar Ahok mengkaji ulang penerbitan izin reklamasi untuk Agung Podomoro dan perusahaan lain. "Yang pasti harus ada koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk izin reklamasi. Pemberian izin reklamasi sendiri sudah menyalahi aturan," kata dia menegaskan. (utd)