Tagih Janji Kampanye Jokowi, Buruh Suarakan 11 Tuntutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa guna memperingati Hari Buruh Internasional, yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Dalam kesempatan ini, mereka menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyuarakan 11 tuntutan.

Kelompok buruh, yang diantaranya terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (F-SP-LEM) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI), menyuarakan 11 tuntutan antara lain tolak upah murah dan peninjauan upah tiap dua hingga lima tahun sekali, hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan, kebebasan berserikat dan penolakan kenaikan harga BBM dan barang.

Pilihan Redaksi Kisah Perjuangan Hidup Mantan Buruh Lesbian Dukung Buruh, Band Innocenti Sebar Karya Gratis Cerita Buruh Gay yang Cari Selamat Perayaan May Day Diniliai Tak Ganggu Pasar Modal Indonesia

Mereka juga meminta pemerintah untuk memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas rumah untuk buruh, rumah sakit untuk buruh, transportasi untuk buruh, beasiswa untuk anak buruh, penegakan hukum. Kesemua tuntutan tersebut, menurut kelompok buruh, ada dalam kampanye Presiden Jokowi.

Ketua Umum F-SP-LEM SPSI Arif Minardi menilai, dari 11 tuntuntan tersebut, perbaikan upah adalah hal yang paling utama. "Pertama, yang paling mendesak adalah upah. Kami tahu setiap tahun ada demo. Berarti ada yang salah dengan itu. Tandanya pemerintah tidak mampu mengurusi masalah itu," ujar dia di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

Menurut dia, upah yang diterima buruh di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). "Saya harap Pak Presiden benar-benar menyelesaikan masalah upah. Beliau sendiri yang memimpin. Kalau enggak yang tidak selesai-selesai," kata dia.

Selain masalah upah, prioritas yang lain adalah persoalan outsourcing, hidup layak, dan BPJS yang penyebarannya dinilai diskriminatif.

Lebih jauh lagi, Arif mengatakan organisasi yang dipimpinnya itu telah menyuarakan hal yang sama pada 10 Desember 2014 lalu ketika pihaknya melakukan unjuk rasa di depan kantor Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Dalam aksi unjuk rasanya, F-SP-LEM SPSI menggandeng Olah Seni Indonesia untuk menyuarakan tuntutannya dengan dikemas dengan aksi teatrikal. Ratusan bendera dan spanduk bertuliskan 11 tuntutan dan protes pun dipertunjukkan oleh massa. (utd)