Seluruh Pimpinan KPK Jaminkan Diri untuk Novel Baswedan

Jakarta, CNN Indonesia -- Lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menjaminkan diri untuk salah satu penyidik utama mereka, Novel Baswedan, yang ditangkap dan ditahan Polri dini hari tadi, Jumat (1/5).

Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi menjaminkan diri untuk Novel dalam surat permohonan penangguhan penahanan yang bakal dilayangkan secepatnya ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Pilihan Redaksi Indriyanto: Novel Baswedan Ditahan, Saya Mundur dari KPK Ditahan, Novel Baswedan Dibawa ke Mako Brimob Novel Ditangkap, Pimpinan dan Seluruh Pegawai KPK Berkumpul Usman Bantah Tuduhan Kabareskrim Soal 4 Rumah Mewah Novel

“Pimpinan KPK akan menjaminkan diri karena kami menganggap upaya penahanan tidak diperlukan,” ujar Pelasaka Tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta.

Johan menjamin Novel tak bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti peristiwa 10-11 tahun lalu, dan tak akan mengulangi perbuatan yang sama.

"Surat (penjaminan dan permohonan penangguhan) sudah dibuat dan ditandatangani mewakili lima pimpinan," kata Johan.

Pimpinan KPK juga meminta Kepolisian untuk tak bermain api dengan menahan Novel. (Baca: Bareskrim Klaim Tangkap Novel untuk Bantu Polda Bengkulu)

Novel ditangkap di rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta, dini hari tadi. Dalam surat perintah penangkapan yang beredar di kalangan media, Novel ditangkap akibat absen dari panggilan polisi tanpa alasan yang sah.

Novel dijadikan tersangka pada 1 Oktober 2012 oleh Polres Bengkulu pasca ia memimpin penggeledahan Gedung Korps Lalu Lintas Polri yang diikuti penerbitan surat panggilan terhadap terdakwa pencucian uang sekaligus korupsi simulator SIM, Irjen Djoko Susilo. Saat itu Djoko menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri.

Polres Bengkulu menduga Novel telah menganiaya seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas pada 2004, saat ia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu.

Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menghentikan kasus tersebut demi meredakan ketegangan antara kedua institusi penegak hukum. (agk)