Ahok Sebut Penggelembungan Dana Tak Hanya pada Pengadaan UPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Dugaan pelanggaran hukum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APDBP) DKI Jakarta 2014 tidak berhenti hanya pada dugaan penggelembungan dana pada alat uninterruptible power supply atau catu daya listrik (UPS).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso telah mengungkap adanya dugaan penggelembungan dana pada pengadaan scanner dan beberapa alat elektronik dalam penyusunan APBDP 2014. Penemuan tersebut diungkapkan Buwas saat bertemu dengan Ahok pada Selasa (5/5) lalu.

"Kata Bareskrim begitu, ada penggelembungan dana pada pengadaan scanner, elektronik, sistem manajemen sekolah dan macam-macam," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5).

Pilihan Redaksi Korupsi UPS Disebut Pola Perampokan Sistemik Korupsi APBD DKI 2014 Uji Pertama Satgas Bersama Antikorupsi Anggota DPRD Jakarta Gusar Saat Ditanya Media Perkara UPS Cerita Seputar Pemeriksaan 11 Jam Lulung di Bareskrim

Menurut suami Veronica Tan itu, penggelembungan dana sebenarnya telah muncul sejak awal pembahasan APBD 2014 dilakukan. Namun, walaupun anggaran tersebut telah dicoret, angka itu kembali muncul saat pembahasan APBDP 2014. (Baca Juga: Ini Soal Lulung dan Perkara UPS)

"Makanya saya bilang kalau tidak ada e-budgeting, kamI tidak bisa kontrol. Kami tidak tahu tiba-tiba berkasnya sudah ada saja," kata Ahok.

Saat ini, Bareskrim Polri diketahui sedang menyelidiki kasus penggelembungan dana UPS pada APBDP 2014. Bareskrim bahkan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus UPS tersebut.

Kedua tersangka dalam kasus UPS itu adalah pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman. Selain itu, pemeriksaan terhadap dua orang saksi dari DPRD DKI Jakarta juga masih dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengungkap kasus UPS tersebut. (utd)