BPJS Kesehatan Terima Ratusan Ribu Keluhan Selama 2014

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerima ratusan ribu pengaduan sepanjang tahun 2014. Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Ikhsan mengatakan, materi yang paling banyak diadukan yaitu pelayanan, iuran, dan mekanisme pendaftaran.

"Ratusan ribu keluhan selama 2014. Ada kalau tidak salah 100 ribu lebih. Itu semua kami tindaklanjuti," ujar Ikhsan dalam Forum Dialog Konsumen 'Membedah Pelayanan BPJS Kesehatan' di Kridangga Ballroom, Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/5).

Pilihan Redaksi Melihat Suasana Berobat Pasien BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan: Pasti Ada yang Tidak Puas Sabar Menanti, Syarat Berobat Ala BPJS Kesehatan Murka Pasien BPJS Kesehatan: Butakan Saja Mata Saya

Keluhan dari sisi pelayanan pernah diakui oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Donald Pardede. Kepada CNN Indonesia Donald mengatakan, pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan yang begitu pesat dan jauh melampaui target menjadi salah satu penyebab sisi pelayanan kesehatan terkesan buruk.

"Fasilitas yang semestinya untuk 121,6 juta peserta malah menjadi 133 juta orang. Fasilitas kita kedodoran mengejar," kata Donald.

(Baca: Cerita Lain Jaminan Kesehatan)

Salah satu pasien peserta BPJS Kesehatan yang komplain terhadap pelayanan rumah sakit adalah Shelvy Juwita, 30. Shelvy menyatakan, dirinya adalah peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri untuk Kelas 1. Namun saat dia berobat, dia ditempatkan di Kelas 3 dengan alasan Kelas 1 penuh.

Ikhsan menjelaskan, di kantor pusat dan setiap kantor cabang BPJS Kesehatan memiliki satu unit bernama Unit Pengaduan Masyarakat. Unit ini melayani segala bentuk keluhan masyarakat yang disampaikan melalui pesan tertulis dan telepon. "Langsung tertulis atau via mana pun pengaduan masuk dan kami lihat," kata dia.

(Baca: Modus Korupsi dalam Jaminan Kesehatan Nasional)

Pengaduan langsung, kata dia, merupakan kewenangan kantor cabang. Sementara kewenangan regional akan langsung ditangani oleh kantor pusat. Dengan demikian, penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

"Kami lihat validitasnya dan letak kantor cabang di mana persoalan itu terjadi, kami selesaikan," ujar dia.

Ikhsan menuturkan, pengaduan konsumen menjadi salah satu indikator penilaian implementasi program BPJS Kesehatan yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tahun lalu.

(Baca: Sabar Menanti, Syarat Berobat ala BPJS Kesehatan)

"Kami juga tidak main-main untuk menyelesaikan persoalan, adanya keluhan, dan pengaduan masyarakat. Untuk kecepatan penyelesaian, kami dinilai cukup tinggi," kata dia.

Ikhsan memaparkan, BPJS Kesehatan memiliki sekitar 13 kantor divisi regiobal sampai kantor layanan kabupaten. "Respons time itu rata-rata 1,5 hari. Sebagian sudah selesai dan sebagian belum," ujar dia.

Padahal, menurut Ikhsan, standar penyelesaian pengaduan kurang lebih tujuh hari. (rdk)