Jokowi Tak Jelaskan Pertemuan dengan Kerabat Buron Bank Bali

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung M. Prasetyo mengaku belum mendapat laporan dari pemerintah mengenai maksud dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan kerabat buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Papua Nugini, pada Senin (11/5) lalu.

"Saya tidak mendapatkan penjelasan masalah itu. Kalau pun betul ada pertemuan dengan kerabatnya Djoko Tjandra. Tentunya ‎sekali lagi saya katakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa digantikan oleh orang siapapun," ujar Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (15/5).

Pertemuan antara Jokowi dan kerabat Djoko Tjandra ini diketahui berlangsung saat acara makan malam kenegaraan di State Function Hall Gedung Parlemen Papua Nugini. Selain dihadiri oleh Jokowi, acara yang digelar oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neil, juga dihadiri sejumlah pejabat dan pengusaha negara tersebut.

Pada saat perjamuan makan malam tersebut, dipastikan ada dua orang kerabat Djoko Tjandra yang menghampiri Jokowi. Menurut staf KBRI di sana, kedua orang itu adalah adik Djoko Tjandra bernama Sangkara Tjandra, dari perusahaan Papindo Ltd, dan seorang lagi yang juga kerabat Djoko Tjandra.

Seperti diketahui, Djoko Tjandra merupakan Direktur PT Era Giat Prima (EGP). Ia tersandung kasus korupsi atas pengalihan tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Umum Nasional sebesar Rp 798 miliar pada awal 1999. Melalui PT EGP, Djoko mendapat keuntungan sebesar Rp 546 miliar dari hasil pengalihan piutang ini.

Djoko Tjandra berstatus buron Kejaksaan Agung lantaran melarikan diri dan pergi ke luar Indonesia pada 10 Juni 2009, satu hari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bersalah dengan hukuman dua tahun penjara dan memvonis aset Djoko sebesar Rp 546 miliar di Bank Bali untuk diambil oleh negara.

Dia kemudian diketahui melarikan diri ke Papua Nugini menggunakan pesawat yang disewanya. Aset-aset miliknya, dikabarkan menyebar di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini. Namun, hingga kini proses pemulangan dan penyitaan aset terhadap Djoko belum juga dilaksanakan.

(meg)