Aktivis Demokrat Anggap Fitnah Petral Upaya 'Cuci Tangan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Orang-orang dekat yang berada di lingkungan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembelaan soal tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Said menyebut SBY di masa kepemimpinannya telah menghalang-halangi kebijakan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Harus ditegaskan, kami tunduk pada etika demokrasi. Kami tidak pernah mengambil posisi untuk menghalangi apalagi menggagalkan kebijakan tersebut," kata kader Demokrat Rachland Nashidik dalam pernyataan resminya di Epicentrum Walk, Jakarta, Sabtu (23/5).

Mantan Juru Bicara Partai Demokrat itu mengatakan, saat menjabat Presiden ke-6 RI SBY memerintahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan pembenahan di Pertamina. Dahlan kala itu bahkan mengakui, SBY memintanya melihat kemungkinanan Pertamina bisa melakukan impor tanpa perantara.

Namun Rachland menegaskan, ketika itu Dahlan tidak pernah melakukan studi untuk menilai Petral dalam konteks tata kelola minyak dan gas bumi. "Hingga berakhir masa jabatannya di kabinet, Dahlan Iskan tidak pernah sampai pada kesimpulan untuk membubarkan Petral," ujarnya.

Pilihan Redaksi Faisal Basri Beberkan Nama Terkait Mafia Migas ke Polisi Besok, DPR Panggil Menteri ESDM Terkait Petral Demokrat Anggap Sudirman Said Noda Hitam Pemerintahan Jokowi Demokrat Desak Menteri ESDM Segera Klarifikasi Soal Petral

Rachlan menganggap pernyataan Said yang menyebut SBY menghambat pembubaran Petral adalah tuduhan kosong dan bisa dipertanyakan sebagai usaha "cuci tangan". Sebab, kata Rachland, Said sendiri merupakan bagian dari sejarah Petral dan tata kelola minyak saat ini.

Petral didirikan pada 1970-an, ketika pemerintahan dipimpin oleh Soeharto. Rachlan tidak melihat adanya upaya pembubaran Petral oleh presiden-presiden sesudahnya. "Jadi jelas Said kentara membatasi tuduhannya terhadap SBY. Itu menunjukkan niatnya melakukan penistaan yang sengaja," kata Rachland.

Bukan hanya Rachland, pernyataan Said tentang SBY telah membuat berang Demokrat secara keseluruhan. Ada yang meminta dibentuk pansus, menuntut DPR memanggil Said untuk melakukan klarifikasi, sampai meminta bantuan Presiden Joko Widodo. Semua menganggap tudingan pada SBY itu fitnah.

SBY sendiri sudah menyampaikan bantahannya terhadap tudingan itu. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Selama jadi Presiden, saya tidak pernah mengintervensi BUMN manapun. Termasuk urusan tender dan bisnisnya," katanya menegaskan.

Sementara itu, di pihak Said yang mendukung audit Pertamina atas bisnis impor minyak Petral di masa lalu, ada Faisal Basri. Menurut Faisal, Dahlan maupun mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berniat baik mengubah praktik-praktik impor migas yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Petral.

Namun, ia melihat ada kekuatan besar yang tak bisa dikendalikan. "Menteri ESDM terdahulu sampai presiden intervensi," katanya.

(rsa/rsa)