BPJS Ketenagakerjaan Siap Jalankan Program Jaminan Pensiun

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menyatakan siap menjalankan program jaminan pensiun meskipun hingga hari ini Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Pensiun (RPP JP) tidak kunjung disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami punya 121 kantor cabang dan 53 kantor cabang perintis di seluruh Indonesia. Kami siap jalankan program ini dengan menjangkau seluruh Indonesia," kata Elvyn saat rapat dengan komisi IX di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Pilihan Redaksi DPR Desak Iuran Jaminan Pensiun Berkisar 8 Persen DPR: Presiden Harus Segera Sahkan RPP Jaminan Pensiun Tiga Opsi Besaran Iuran BPJS Menanti Keputusan Jokowi Jokowi Instruksikan Pembangunan Rumah Buruh dengan Dana BPJS

Selain kantor cabang, Elvyn mengatakan pihaknya juga telah menyelesaikan 154 produk hukum yang nantinya diperlukan untuk menjalankan program-program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan pensiun.

"Produk hukum tersebut sebagai antisipasi terbitnya PP Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program Jaminan Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Revisi PP Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Elvyn.

Lebih lanjut, Elvyn menjelaskan dana investasi per 31 Desember 2014 mencapai Rp 187,02 triliun atau tumbuh 25,33 persen (YoY). Selama tahun 2010-2014, dana investasi tumbuh 17,24 persen (rata-rata per tahun). "Sumber pertumbuhan dari kontribusi pertumbuhan iuran, hasil investasi, dan penerapan prinsip-prinsip investasi," ujarnya.

Di sisi lain, hasil investasi per 31 Desember 2014 mencapai Rp 23,30 triliun atau tumbuh 56,51 persen (YoY). Selama tahun 2010-2014, hasil investasi tumbuh 27,54 persen (rata-rata per tahun). "Hasil investasi tersebut termasuk unrealized gain sebesar Rp 5,18 triliun," kata Elvyn.

Secara total, dana investasi per 31 Maret 2015 sebesar Rp 195,35 triliun atau 83,84 persen dari RKAT 2015. "Aset alokasi didominasi oleh instrumen obligasi (44,4 persen) dan deposito (28,21 persen)," katanya.

Sementara, total hasil investasi per 31 Maret 2015 sebesar Rp 5,46 triliun atau 27,20 persen dari RKAT 2015. "Hasil investasi tidak memperhitungkan unrealized gain sebesar Rp 1,47 triliun," kata Elvyn. (rdk)