Komisi Agama DPR Sesalkan Pernyataan Jokowi soal Ongkos Haji

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat yang di antaranya membidangi urusan agama menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji seolah-olah hanya kerja Kementerian Agama secara sepihak. (Baca: Jokowi Turunkan Biaya Haji Tahun Ini Jadi US$ 2.717)

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, faktanya Komisi VIII mempunyai bukti bahwa besaran penurunan ongkos naik haji yang diusulkan oleh pemerintah hanya US$ 26. “Berkat kerja keras DPR untuk menyisir seluruh komponen BPIH akhirnya diperoleh efisiensi yang cukup besar hingga US$ 502,” kata Saleh kepada CNN Indonesia, Kamis (28/5).

Pilihan Redaksi Tahun Depan Dilarang Naik Haji Dua Kali Ongkos Haji Turun Rp 6 Juta Lebih Biaya Ibadah Haji Tahun Ini Turun Suryadharma Diperiksa, KPK Kebut Penyidikan Kasus Haji

Saleh menduga ketika Menteri Agama menghadap Presiden hanya menceritakan soal penurunan dan efisiensi yang dilakukan oleh Kemenag. “Bisa saja beliau (Menag) lupa menyebut bahwa pembahasan BPIH itu dilakukan bersama-sama DPR,” kata Saleh menyayangkan.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan, DPR tentu tidak begitu mempersoalkan jika pemerintah mengklaim penurunan ongkos haji itu berkat kerja pemerintah secara sepihak. Apalagi, ujar Saleh, orientasi DPR dalam menurunkan BPIH bukanlah untuk mencari nama.

Lebih dari itu, menurut Saleh, DPR lebih fokus bagaimana memperbaiki tata kelola penyelanggaraan haji Indonesia. “Dan itu bisa dimulai dengan penurunan BPIH dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar kualitas pelayanan haji ditingkatkan,” tutur Saleh.

“Tapi begini, kalau pemerintah mengklaim sepihak seperti ini dikhawatirkan masyarakat akan berpikir bahwa DPR tidak pernah memikirkan rakyat,” lanjut Saleh.

Saleh menegaskan, hanya pada titik itulah DPR secara kelembagaan, khususnya Komisi VIII perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa penurunan BPIH itu juga adalah atas kerja keras DPR. Bahkan tanpa campur tangan DPR, penurunan itu hanya sebesar US$ 26. “Itulah yang perlu diketahui masyarakat,” kata Saleh mengingatkan.

Anggota Fraksi PAN daerah pemilihan Sumut II ini menilai pemerintah sudah tidak fair ketika mengumumkan PBIH karena tidak menyinggung sama sekali peran DPR. (obs)