Utang Lapindo ke Pemerintah Jokowi Harus Lunas dalam 4 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jokowi menargetkan pelunasan ganti rugi korban dampak semburan lumpur Lapindo paling lambat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh 17 Juli. Saat ini pemerintah masih berunding dengan PT Lapindo Brantas untuk membahas pinjaman ganti rugi kepada warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Baca: Kemenkeu dan Minarak Lapindo Belum Bahas Bunga Dana Talangan)

"Kami sedang memasuki tahap perundingan dengan PT Lapindo Brantas Inc. untuk memberikan pinjaman sebesar Rp 781 miliar," kata Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Dwinanto Hesti Prasetyo kepada CNN Indonesia, Jumat (29/5).

Pilihan Redaksi Hari Ini, Sembilan Tahun Sidoarjo Digempur Lumpur Sembilan Tahun Bencana Lapindo, Jokowi Diminta Hukum Pelaku Korban Lapindo: Hidup Sudah Susah, Kami Tunggu Ganti Rugi Seni Tak Tenggelam Ditelan Lumpur Lapindo

Pemberian pinjaman kepada PT Lapindo Brantas Inc. didasarkan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebagai payung hukum. Sementara jumlah pinjaman sebesar Rp 781 miliar ditentukan berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pinjaman akhirnya diberikan pemerintah Jokowi kepada PT Lapindo Brantas Inc. setelah perusahaan itu mengaku tak sanggup membayar ganti rugi kepada warga di Sidoarjo yang terdampak lumpur dalam waktu dekat. (Baca juga: Komisi XI DPR Minta Menkeu Jelaskan Dana Talangan Lapindo)

"Karena ini dinamakan pinjaman, otomatis ada syarat-syarat dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara umum," kata Dwinanto.

Syarat tersebut seperti berapa jumlah jaminan serta berapa lama proses pengembalian pinjaman. Kedua hal tersebut telah disepakati. Jumlah pinjaman Rp 781 miliar akan dikembalikan PT Lapindo Brantas Inc. dalam waktu empat tahun.

"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, pemerintah harus mendapatkan jaminan dari PT Lapindo Brantas Inc. berupa aset senilai Rp 3,3 triliun," ujar Dwinanto.

Aset tersebut dihitung berdasarkan jumlah total penggantian kerugian yang telah dilakukan PT Lapindo Brantas Inc. kepada sekitar 10 ribu warga terdampak lumpur sejak 2006. Sementara sejauh ini jumlah bantuan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada korban semburan lumpur Lapindo sekitar Rp 5,5 triliun.

"Bantuan tersebut berupa pembangunan tanggul, pengalihan lumpur, serta pembelian aset warga di luar tanggul sebagai aset negara. Kegiatan lainnya termasuk mengurangi bahaya dan dampak keluarnya lumpur," kata Dwinanto.

Untuk pemeliharaan tanggul, BPLS sejauh ini telah membangun tanggul sejauh 10 kilometer di area terdampak seluas 640 hektare. Sementara untuk pengalihan lumpur, BPLS melakukan pengalihan semburan lumpur ke Kali Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, seluas 160 hektare.

"Area tersebut sekarang membentuk pulau buatan di mana kami lakukan pembuangan di area muara," kata Dwinanto.

Sementara untuk ganti rugi kepada warga Sidoarjo, BPLS telah menerima sebanyak 7.000 berkas permohonan warga dengan luas lahan sekitar 400 hektare. Jumlah penggantian tersebut sudah mencapai 80 persen dari target ganti rugi warga.

"Untuk dana Rp 781 miliar nantinya akan digunakan untuk mengganti rugi 3.000 berkas permohonan yang diajukan warga. Kami targetkan sebelum lebaran semua lunas," ujar Dwinanto.

Berikut penjelasan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala, dalam wawancara dengan CNN Indonesia: Ganti Rugi Korban Lumpur Dibayar sebelum Lebaran (utd/agk)