Presiden Jokowi Dinilai Masih Pro Rakyat Miskin

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerhati dan aktivis sosial, Ignatius Sandyawan Sumardi, menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian lebih kepada masyarakat miskin, terutama kelompok miskin urban.

Pria yang akrab disapa Romo Sandy ini mengaku senang jika Jokowi mampu mempertahankan upayanya untuk memperhatikan kaum miskin urban. Ia dan aktivis masyarakat miskin lainnya, Wardah Hafidz, mengusulkan agar Presiden mengadakan moratorium penggusuran.

"Sekaligus juga kami mengharapkan Pak Jokowi memberikan usulan-usulan alternatif jalan keluar solusi yang jelas," ujar Romo Sandy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6). (Lihat Juga: Jokowi Undang Paguyuban Punakawan Makan Siang)

Pilihan Redaksi Jokowi Instruksikan Orang Tua agar Anak Tidak Nonton Sinetron Jelang Lebaran, Jokowi Pastikan Stok Pangan Aman Jokowi akan Tambah Dana Kesehatan dan Infrastruktur Jokowi Undang Paguyuban Punakawan Makan Siang

Menanggapi permintaan itu, Romo Sandy, yang aktif terlibat dalam relawan kemanusiaan saat Tragedi Mei 1998 ini, bersama rekan penggiat isu sosialpun mengusulkan adanya reformasi di bidang agraria, terutama soal kepemilikan informal yang ada pada kaum miskin urban yang dirasa tidak cukup. Alih-alih kepemilikan informal, ucap dia, seharusnya kaum miskin urban memiliki kepemilikan yang statusnya De Jure, bahkan De Facto, supaya kaum miskin bisa mengelola hak milik, termasuk juga tanah dan barang.

"Dikelola dengan wirausaha sosial agar bisa menjadi modal dan bisnis bagi kaum miskin, karena kalau tidak, masalah perumahan yang sementara hanya reaktif, berputar saja," kata dia.

Ia bercerita, Presiden Jokowi mengapresiasi usaha-usaha nyata di masyarakat yang tumbuh dari kekayaan lokal yang selama ini sedang berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, budayawan Jaya Suprana menyampaikan dalam acara makan siang yang digelar Jokowi dengan para anggota Paguyuban Punakawan rencananya akan banyak membicarakan tentang pertanyaan banyak pihak terkait apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia dan kekhawatiran bahwa Presiden akan berubah haluan dari tujuan membangun bangsa yang pro kepentingan rakyat.

"Tapi ternyata tadi setelah pertemuan dengan teman-teman Paguyuban Punakawan yang tidak punya kepentingan politik, agama, ras, ekonomi itu dapat disimpulkan bahwa kami semua bisa berbesar hati bahwa Jokowi tetap teguh mengabdikan dirinya memimpin bangsa negara untuk mewujudkan masyarakat adil sejahtera. Jadi rakyat tetap utama menjadi subyek pembangunan," ujar dia.

Selain Jaya Suprana, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Paguyuban Punakawan tampak hadir di Istana antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan akademisi Mahfud MD, tokoh pengamat militer dan penulis Salim Said, dan budayawan Franz Magnis Suseno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan, ekonom Christianto Wibisono dan Rizal Ramli. (utd)