Dahlan Disangka Sebabkan Belasan Proyek Gardu Induk Mangkrak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman menyatakan, kelalaian mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan menyebabkan mangkraknya belasan proyek gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dahlan pun disangka melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan gardu induk di perusahaan pelat merah tersebut untuk tahun 2011-2013. (Baca: Dua Jeratan Jaksa Jadikan Dahlan Iskan Tersangka)

"Uang muka sudah dicairkan, ada juga yang sudah dibayar untuk termin pertama dan kedua. Dari 21 gardu induk yang dibangun, tiga tidak ada kontrak, 5 selesai, dan 13 bermasalah," ujar Adi seusai jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6).

Pilihan Redaksi Dahlan Iskan Disangka Rancang Gardu di Atas 17 Tanah Bertuan Dahkan Iskan Tersangka, Jaksa Ditunjuk untuk Kawal Kasus Dahlan Iskan Resmi Tersangka Kasus Gardu Induk Dahlan Iskan Kembali Diperiksa Kasus Korupsi Gardu Listrik Dahlan Iskan Santai Usai Diperiksa Kejaksaan 9 Jam

Lebih jauh, dalam mekanisme pembayaran Dahlan juga dinilai menyalahi aturan. Adi menegaskan, sistem pembayaran seharusnya melalui mekanisme konstruksi alih-alih mekanisme on set atau berdasar pembelian material. "Pembayaran seharusnya sesuai dengan sejauh mana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang dibeli rekanan," katanya.

Adi juga memastikan, uang yang sudah dikeluarkan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tak berfungsi. "Tidak ada yang tuntas. Misal untuk pembangunan dua gardu sudah dikeluarkan Rp 30 miliar. Uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pekerjaan," ucapnya.

Selain itu, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini juga dituding merancang pembangunan gardu induk di atas 17 tanah bertuan. Padahal, pembangunan gardu yang memakan waktu tahunan harus dimulai dengan pembebasan lahan.

"Kalau (proyek) multiyears bisa diizinkan kalau masalah tanah tuntas. Ini tidak. Dari 21 yang dibangun, empat milik PLN sisanya tidak," ujarnya.

Atas kelalaian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, Dahlan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Dahlan merupakan tersangka ke-16. Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kesepuluh orang tersebut di antaranya adalah Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelasana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat; Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa dan Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemudian Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa dan Bali; Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero); Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; dan Ferdinand selaku Direktur PT HYM. (obs)