Jokowi Minta Jajaran Menteri Berbenah dan Perbaiki Diri

Bogor, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan memberikan telah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014 kepada Presiden Jokowi (5/6). Dari hasil pemeriksaan atas 87 entitas pelaporan, disimpulkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal itu menyebabkan BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada pemerintah pusat.

Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan jumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun menurun dari yang sebelumnya 65 menjadi 62 kementerian dan lembaga. Sementara kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian ada 18.

Pilihan Redaksi Luhut Sebut Reshuffle Layak Dilakukan di Kuartal Kedua Demokrat Anggap Sudirman Said Noda Hitam Pemerintahan Jokowi INDEF: Menteri Rachmat Gobel Layak Reshuffle Berkinerja Buruk, Kepala Bappenas Kena Semprot Jokowi

Mendapati fakta ini, Presiden Jokowi memberikan nasihat kepada para menterinya. Ia meminta hasil pemeriksaan BPK harus diterima sebagai momentum untuk berbenah.

"Sejak saya dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014 beserta Wapres, saya melihat permasalahan yang ditemukan oleh BPK menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Kita harus bekerja lebih keras lagi," ujar Jokowi kepada menteri-menterinya.

Perbaikan akuntabilitas negara itu baik dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan nasional. "Untuk perbaikan sistem akuntabilitas keuangan negara ke depan, saya minta semua kementerian dan lembaga untuk memberi perhatian yang serius kepada empat masalah yang ditemukan dalam LHP LKPP tahun ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, BPK menemukan empat permasalahan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2014 yang menjadi pengecualian. Keempat masalah itu ialah pencatatan mutasi Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama senilai Rp 2,78 triliun tidak dapat dijelaskan, utang kepada pihak ketiga di tiga kementerian dan lembaga sebesar Rp 1,21 triliun tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai, permasalahan pada transaksi dan atau saldo yang membentuk Saldo Anggaran Lebih senilai Rp 5,14 triliun sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, dan belum dimilikinya mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum oleh pemerintah.

Jokowi pun meminta para menteri dan kepala lembaga pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan kepada standar akuntasi pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong para menteri untuk membenahi sistem dan tata kelola keuangan di kementerian yang mereka pimpin, termasuk mekanisme pengelolaan dan pelaporan mengenai tuntutan hukum.

"Saya juga sudah meminta setiap kementerian dan lembaga untuk memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah. Tahun ini kita sudah masuk ke dalam pemeriksaan akural. Basis ini lebih berat, jadi agar kita mulai menyiapkan dari sekarang," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap pengawasan internal pemerintah dapat memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan atau mengidentifikasi risiko yang akan terjadi.

Jokowi yakin para pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah serta pemerintah daerah akan lebih nyaman bekerja apabila sistem pengawasan internal bisa mengawal proses pengelolaan keuangan dan pembangunan.

"Dan aparat pengawas internal pemerintah dapat menjadi pihak yang memberikan solusi atas berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan negara, daerah, maupun pembangunan nasional," kata Jokowi.

Jokowi berharap LHP LKPP dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga dengan langkah-langkah nyata dalam perbaikan sistem akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara. Ia juga mengajak seluruh kementerian memiliki tata keuangan yang terbuka, transparan, serta akuntabel. (meg)