Pecat Dirut Bulog, Menteri BUMN Dinilai Tak Cermat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang di antaranya membidangi pertanian dan urusan logistik menilai pemecatan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat bukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi masalah penyerapan beras petani di 2015. Pemecatan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno itu disesalkan kalangan DPR. (Baca: Kinerja Buruk, Menteri BUMN Ganti Dirut Bulog Siang ini)

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyayangkan langkah Menteri BUMN itu. “Dulu yang mengangkat Bu Rini, belum lama diangkat, sekarang sudah dicopot. Itu berarti Menteri BUMN tidak cermat,” ujar anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada CNN Indonesia, Senin (8/6).

“Itu bukan solusi karena ketahanan pangan nasional kita yang karut marut, jadi itu karena sistem kita yang salah,” lanjut Firman. (Baca: Dirut Bulog Dipecat, Menteri Pertanian: Itu Penyegaran Saja)

Pilihan Redaksi Rachmat Gobel: Pemberhentian Dirut Bulog untuk Jangka Pendek Jokowi Siapkan Lumbung Padi Nasional di Merauke Kapolri: Penimbun Sembako Siap-siap Berurusan dengan Polisi Jelang Lebaran, Jokowi Pastikan Stok Pangan Aman

Firman, yang sudah dua periode duduk di Komisi IV menyebutkan sejumlah masalah pokok terkait ketahanan pangan nasional. Pertama, kata Firman, yaitu persoalan lemahnya data pemerintah mengenai jumlah produksi dan kebutuhan yang tidak sinkron.

Kedua, ujar politikus Partai Golkar ini yakni status Bulog yang sekarang menjadi perum sehingga berorientasi mencari untung. Oleh karena itu, tegas Firman, pemerintah mesti memahami Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Kembalikan Bulog menjadi lembaga otoritas pangan sebagai penyangga ketersediaan dan penyangga harga. Namun Bulog juga harus didukung oleh satu regulasi terkait harga eceran tertinggi dan terendah,” tutur Firman.

Ketiga, tambah Firman, harga beras jangan diserahkan ke mekanisme pasar karena harganya bisa dipermainkan oleh tengkulak. “Jadi harusnya Bulog yang menentukan harganya, Bulog sebagai lembaga otoritas,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR ini. (obs)