Daerah Keluhkan Akurasi Data Penduduk Miskin

Manggar, CNN Indonesia -- Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama berpendapat perlu adanya koordinasi antara beberapa kementerian terkait untuk membangun sistem data yang kuat demi kelancaran pengentasan kemiskinan. Sistem tersebut diharapkan bisa digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan.

"Pemerintah cukup mengembangkan satu data saja. Data tersebut nantinya bisa diminta pemda untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan," kata Basuri saat ditemui di kantor bupati, Manggar, Belitung Timur, Senin (8/6). (Lihat Juga: Data BPS Dituding Tak Valid Untuk Bansos)

Pilihan Redaksi Data BPS Dituding Tak Valid Untuk Bansos Khofifah: Pembaruan Data Warga Miskin Terkendala Dana BPS: Penduduk Miskin Paling Mudah Dijumpai di Jawa BPK: Ada Risiko Penyimpangan Subsidi Raskin di Bulog

Di Belitung Timur, Basuri mengatakan pihaknya tengah menjalankan program yang mirip dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu Program Keluarga Pelangi (PKP).

Program tersebut merupakan bantuan tunai bersyarat di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan sepanjang memenuhi syarat. Salah satunya adalah menyekolahkan anak yang ada di dalam keluarga tersebut.

Program yang dijalankan di Belitung Timur tersebut menyasar keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin namun belum terdaftar dalam PKH. Saat ini, 910 keluarga menjadi peserta PKP dengan bantuan maksimal Rp 3,5 juta per tahun.

Basuri mengatakan pihaknya telah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K selama ini menyediakan data berupa 40 persen masyarakat termiskin yang layak mendapatkan program perlindungan sosial. Data yang digunakan merupakan data 2011 karena pendataan di 2014 terkendala pemilihan umum.

Berdasarkan data BDT TNP2K 2011, tingkat kemiskinan di Belitung Timur tercatat 6,9 persen dari total masyarakat Belitung Timur dengan jumlah masyarakat rentan miskin dan miskin di kabupaten tersebut sebanyak 8.734 rumah tangga atau 30.674 jiwa. Sementara itu, dalam skala nasional, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan miskin dan miskin mencapai 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa.

Namun, Basuri mengatakan pihaknya masih menemukan adanya ketidakakuratan beberapa data. Misalnya, ada warga yang ambil Beras Miskin (Raskin) dengan naik motor. "Namun, data yang salah hanya satu atau dua," kata Basuri. (Baca Juga: Khofifah: Pembaruan Data Warga Miskin Terkendala Dana)

Di sisi lain, Basuri menjelaskan koordinasi yang kurang lancar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyebabkan beberapa permasalahan, seperti penetapan sasaran program yang tidak tepat, penyelenggaraan program tumpang tindih dan tidak sinergis, serta penetapan sasaran yang terlalu sentralistis.

Oleh karena itu, Basuri mengatakan perlunya kerja sama antara berbagai kementerian untuk menyusun sistem data yang akurat. Sistem data akurat itu, katanya, mesti terintegrasi antar kementerian. Menurutnya, selama kementerian berjalan sendiri-sendiri, pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia tidak akan berjalan lancar.

"Sekarang setiap kementerian mencari data sendiri. Memangnya cari data tidak butuh waktu dan tidak buang uang," ujar Basuri. (utd)