Kasus Munir Sulit Dipecahkan Bila Sutiyoso Kepala BIN

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan pihaknya ragu kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib akan terpecahkan bila Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sutiyoso menjabat kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pasalnya, Sutiyoso dinilai terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Pada saat Sutiyoso menjabat sebagai Pangdam Jaya, terjadi kasus penyerangan kantor DPP PDIP yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli dan terdapat dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," kata Poengky saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (11/6).

Pilihan Redaksi Ruhut: Sutiyoso Tak Diragukan, Dia Berkualitas Bang Yos Miliki Harta Rp 23,05 Miliar dan 3 Harley Davidson Sutiyoso, Jenderal Lapangan yang Jadi Spion Jokowi Menteri Pratikno Tampik Penunjukkan Sutiyoso Bagi-Bagi Jatah Fahri Hamzah: Bang Yos Harus Mundur dari Ketua Partai

Selain itu, Sutiyoso juga dinilai sebagai gubernur Jakarta yang paling banyak melakukan penggusuran. "Sayangnya, catatan ini justru diabaikan oleh Jokowi. Ini menunjukkan rendahnya komitmen Jokowi dalam masalah HAM," kata Poengky.

Sutiyoso, yang dulu pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) juga dinilai membawa rekam jejak Orde Baru. "Ia masih sangat kental akan kepemimpinan represif ala Soeharto," kata Poengky.

Kemampuan intelijen Sutiyoso juga dipertanyakan. "Rasanya masih banyak orang lain yang punya kapasitas. Kalau Sutiyoso jadi kepala BIN, maka seolah akan kembali ke zaman Orde Baru," katanya. (Baca: Pengamat Intelijen Ragukan Kapabilitas Sutiyoso)

Lebih jauh Poengky berpendapat perlu adanya reformasi BIN, salah satunya adalah dengan mengangkat pemimpin yang benar-benar tidak punya utang pelanggaran HAM di masa lalu. "Perlu orang yang benar-benar 'bersih' agar kasus pelanggaran berat HAM semakin mudah diselesaikan, salah satunya adalah kasus Munir," katanya.

Kepala BIN yang baru diharapkan punya komitmen yang kuat dalam bidang penegakan HAM agar segala kasus pelanggaran berat HAM bisa segera diselesaikan. "Kalau Sutiyoso menjadi kepala BIN, kami benar-benar ragu dalang di balik kematian Munir bisa dipecahkan," kata Poengky.

Adapun, Direktur Program Imparsial Al Araf berpendapat Jokowi sebaiknya memikirkan alternatif nama calon kepala BIN lainnya. Pasalnya, selain dianggap terlibat dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Sutiyoso juga dinilai sudah terlalu berumur.

"Mengapa tidak mencalonkan yang lebih muda? Ya, setidaknya yang lebih muda daripada Marciano Norman, supaya regenerasi dapat berjalan," katanya.

Ia juga berpendapat kepala BIN tidak harus melulu dipegang oleh purnawirawan. "Ada banyak intelijen sipil di tubuh BIN yang berkualitas. Mengapa tidak ada opsi untuk mengangkat mereka?" katanya.

Jokowi telah resmi menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Sutiyoso akan menggantikan tugas yang selama ini diemban Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman sejak 19 Oktober 2011. Pencalonan Sutiyoso rencananya akan segera diproses di DPR, dan direncanakan untuk dibawa ke dalam rapat paripurna pekan depan. (Baca: DPR Pertanyakan Pilihan Jokowi Tunjuk Sutiyoso jadi KaBIN) (obs)