logo CNN Indonesia

FPI Kepung Markas Ahmadiyah, Kepolisian Gelar Mediasi

, CNN Indonesia
FPI Kepung Markas Ahmadiyah, Kepolisian Gelar Mediasi Ilustrasi demonstrasi menentang Ahmadiyah. (detikfoto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya melakukan mediasi terkait pertikaian antara Front Pembela Islam dan jemaat Ahmadiyah. Sebelumnya, Jumat (12/6), warga dan anggota FPI mengepung satu rumah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi markas jemaat Ahmadiyah. Massa ingin mengusir orang-orang yang beraktivitas di rumah itu.

“Telah dilakukan mediasi di Jakarta Selatan dua hari lalu. Kapolres memediasi on spot. Hari ini di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan juga dilakukan mediasi," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/6).

Proses mediasi dianggap penting mengingat Indonesia memegang prinsip toleransi antarumat beragama dan pemeluk kepercayaan. Tiap orang berhak untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Kapolda Metro Jaya juga akan menindak tegas berbagai keributan yang mengatasnamakan agama tertentu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. "Kalau ada pelanggaran hukum, hukuman ada, aturan ada, kami akan melakukan proses penegakan hukum," ujar mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror itu.

Upaya penyelesaian konflik antarkeyakinan yang terjadi saat ini, menurut Tito, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta.

Apabila proses mediasi antara FPI dan Ahmadiyah tidak berbuah hasil positif, Polda Metro Jaya akan melakukan pendekatan terhadap otoritas yang lebih tinggi. Polda Metro Jaya ke depannya juga akan meningkatkan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan seluruh warga negara dan etnis tertentu.

"Kami akan memperketat pengamanan untuk memberikan perlindungan, termasuk pada warga negara minoritas," ujar Tito.

Sebelumnya, Presiden Jokowi didesak untuk memutus mata rantai tindak kekerasan umat beragama yang masih marak di berbagai wilayah. Penyusunan payung hukum dalam bentuk Instruksi atau Keputusan Presiden dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jayadi Damanik mengatakan payung hukum diperlukan untuk menindak penegak hukum yang turut andil dalam membiarkan kekerasan atas umat beragama. (agk)

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video