Kapolri Tolak Kosongkan Kantor Golkar, Hanya Mau Amankan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti enggan menuruti permintaan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk mengosongkan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Saat ini kantor di daerah Slipi, Jakarta Barat itu dikuasai oleh pengurus Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Soal permintaan pengosongan ini, Badrodin mengaku telah menerima surat permohonan secara resmi dari kubu Ical. "Tentu akan kami pelajari, keputusan belum inkracht masih upaya hukum lagi," kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat kemarin.

Pilihan Redaksi Ical Tetap Berkeras Ambil Jalur Hukum atas Dualisme Golkar Tim Panjaring Kepala Daerah Dua Kubu Golkar Bertemu Malam Ini JK Samakan Golkar dengan Ormas Jika Gagal Ikut Pilkada Masih Kontroversi, Poin Keempat Islah Golkar Belum Dibahas

Meski menyatakan baru akan mempelajari, namun Badrodin menyatakan bahwa kepolisian bukan pihak yang berwenang untuk mengeksekusi sebuah keputusan. Polisi hanya memberikan pengamanan. "Masa polisi suruh mengosongkan rumah, mengosongkan kantor," kata dia.

Ia pun mempersilakan jika ada pihak yang mau mengosongkan kantor itu selama keamanan dan ketertiban tetap dijaga. "Polisi jaga keamanan," ujarnya.

Orang nomor satu di institusi kepolisian itu menolak jika dikatakan bahwa penolakan disebabkan permasalahan yang terjadi kali ini berlatarbelakang politik murni.

Penolakan ini lantaran memang pengosongan bukan ranah kewenangan Polri. Bahkan jika sudah ada keputusan persidangan, yang bertindak sebagai eksekutor bukan polri. "Polisi menjaga keamanan supaya tidak bentrok," kata Badrodin. (Baca juga: JK Yakin Islah Golkar Tetap Dijalankan Ical-Agung)

Golkar saat ini punya dua kepengurusan. Kepengurusan pimpinan Agung Laksono saat ini menguasai kantor DPP Golkar. Sementara kubu Ical terus berharapa kantor DPP dikosongkan karena upaya islah sudah dilakukan.

Ia pun meminta Agung Laksono dan para pengurus Golkar yang lain untuk meninggalkan kantor tersebut. Menurut Ical, pengosongan kantor merupakan salah satu usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Golkar sebagai bagian dari islah. Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar juga bertindak sebagai inisiator dalam islah ini. (sur)