Soal Korupsi, Lulung Lempar Bola Panas ke Anak Buah Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana menyebut masalah-masalah terkait pengadaan barang adalah tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Hal ini disampaikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan berbagai alat pendidikan di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Barat.

"Yang belanja barang, yang lelang kan ada di eksekutif, ada di Pemda, kami tidak itu," kata Lulung di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (25/6).

Pilihan Redaksi Diperiksa soal Scanner, Lulung Mengaku Tak Kenal Alex Usman Ahok Minta Bantuan ke Jokowi untuk Penegakan Hukum Ungkap Proses Pengadaan UPS, Polisi Periksa Wanda Hamidah

Dia mengatakan, DPRD dalam hal ini hanya bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi. "Nanti bila mana pemerintah ingin beli barang, ingin beli apa ditunjukin dulu lah sama kami," kata Lulung.

Menurutnya, seharusnya pemerintah melaporkan satuan harga dari pabrik alat-alat yang akan diadakan. Lulung menyebut selama ini hal tersebut tidak pernah dilaporkan. (Baca juga: Ungkap Proses Pengadaan UPS, Polisi Periksa Wanda Hamidah)

Selain itu, dia juga mengatakan, panitia harus memverifikasi perusahaan calon pemenang tender. "Apakah ada kantornya, apakah ada uangnya. Kalau tidak ada, mau pakai uangnya siapa?"

"Saya bilang (kami tugasnya) evaluasi. Itu bukan kami. Jadi itu tugas mereka (eksekutif). Mereka kan mengelola keuangan supaya mempercepat pembangunan," kata Lulung.

Membantu Penyidik

Kedatangan Lulung di Markas Besar Polri kali ini adalah untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang menurutnya akan membantu memperjelas kasus-kasus korupsi di sekitarnya. Dia mengaku menyerahkan dokumen sebanyak 100 lembar kepada penyidik.

"Atas kesadaran saya tentunya dalam rangka membantu hal-hal yang diperlukan oleh pihak kepolisian," kata Lulung.  (Baca juga: Alex Usman Cerita Keterlibatan Anggota DPRD dalam Korupsi UPS)

Dokumen tersebut, menurutnya terkait dengan dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) serta alat cetak dan pindai di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta. Selain untuk membantu kepolisian, menurut Lulung, dokumen tersebut perlu disampaikan juga agar namanya tidak tercemarkan.

Lulung enggan menjelaskan secara rinci mengenai dokumen yang dia serahkan. Dia hanya mengatakan dokumen tersebut terkait alur pembahasan anggaran belanja. "Tidak boleh tahu dong, dokumennya kan rahasia," ujarnya.

Dari dokumen tersebut, menurut dia, penyidik bisa mengerucutkan kepada nama-nama yang diduga terlibat korupsi. Meski demikian, Lulung mengaku tidak menyebutkan nama-nama itu secara langsung kepada polisi. (Baca juga: Bareskrim Periksa Haji Lulung untuk Kasus Scanner dan Printer)

Kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat cetak dan pindai di sekolah-sekolah Jakarta terjadi dengan modus penggelembungan harga, proses pengadaan yang tidaks sesuai aturan dan penyusunan harga perkiraan sendiri.

Perkara tersebut terjadi di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Di suku dinas ini, penyidik juga tengah mendalami dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply dan menjerat Alex Usman serta Zaenal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen. (sip)