HUT Polri, Jokowi Tekankan Pentingnya Kesiapan Teknologi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menekankan pada pentingnya Korps Bhayangkara mempersiapkan teknologi demi melawan jenis kejahatan baru.

"Ke depan tantangan Polri semakin kompleks, situasi sosial semakin dinamis akibat globalisasi, kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi," kata Jokowi di Markas Korps Brimbob, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memeringati hari jadi Polri ke-69. (Lihat Juga: Pita Hitam di HUT Polri, Tanda Dukacita untuk Hercules)

Jokowi mengatakan untuk mengatasi situasi tersebut diperlukan kesungguhan dalam pemeliharaan keamanan-ketertiban masyarakat, penegakan hukum maupun perlindungan dan pengayoman.

"Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik, didukung teknologi yang tepat. Karena itu, anggota Polri dituntut berkembang sesuai teknologi yang digunakan kejahatan," kata Presiden. (Lihat Juga: Jadi Inspektur HUT Polri, Jokowi akan Bicara soal Hercules)

Pilihan Redaksi Polri Petakan 910 Lokasi Rawan Macet Mudik Lebaran Ulang Tahun Polri ke-69 dan Penanganan Korupsi Kakap Hercules Jatuh, Jokowi Berdoa Indonesia Jauh dari Musibah Pita Hitam di HUT Polri, Tanda Dukacita untuk Hercules

Menanggapi ini, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan institusinya memang membutuhkan teknologi pengawasan dan pendeteksian gangguan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga teknologi untuk mendukung penegakan hukum. 

Teknologi tersebut, termasuk juga peralatan yang mendukung penegakan hukum, seperti laboratorium forensik, DVI (Disaster Victim Identification), dan Inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System).

"Semua peralatan tentu yang lama harus dimodernisasi. Karena perkembangan teknologi itu selalu berkembang dan selalu lebih cepat sehingga Polri harus mengikuti agar tidak kalah dengan kejahatan," kata Badrodin.

Terkait penegakan hukum, sebelumnya, Badrodin sempat menyatakan akan meningkatkan alokasi anggaran Polri tahun depan sebesar Rp 5 triliun. Dengan demikian pagu indikatif akan naik dari Rp 57 triliun menjadi Rp62 triliun.

Badrodin mengatakan peningkatan ini diperlukan karena masih kurangnya anggaran penyidikan dan penyelidikan Polri.

"Banyak hal yang harus kami lakukan, termasuk bagaimana kami meningkatkan upaya penegakkan hukum," ujarnya. (utd)