Penumpang Sipil di Pesawat Militer Tak Ditanggung Asuransi

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui bahwa warga sipil yang menumpangi pesawat militer milik Angkatan Udara (AU) memiliki resiko yang amat besar lantaran tidak ditanggung oleh asuransi apapun.

"Ya itu persoalannya. Justru di situlah yang semestinya tidak boleh terjadi, karena ini berkaitan dengan kalau sudah terjadi sesuatu, setelah itu bagaimana," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Moeldoko menegaskan, masyarakat sipil sebenarnya tidak boleh membayarkan sejumlah uang untuk menumpang pesawat militer. Namun, ada kalanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu di mana praktek seperti itu tak dapat terelakkan.

"Tapi kan begini, yang dikatakan sipil boleh itu, contoh ada yang riil, suaminya ada di Ranai, dia lagi ke Jakarta dengan anaknya tiga, istrinya lagi hamil, pas balik lagi ke sana melihat suaminya membawa pembantu, nah ini kan orang sipil. Kenapa kok enggak naik pesawat? Ya mungkin cekak itu lho untuk uang transportnya. Anggota kita sangat sedikit. Ada case-case tertentu yang memang diperbolehkan. Semuanya itu untuk kepentingan kesejahteraan," kata dia.

Pilihan Redaksi TNI AU: Jarak Lanud Suwondo Terlalu Dekat Pemukiman Tiga Anak Jaksa Jadi Korban Hercules Nahas Korban Hercules yang Teridentifikasi Hingga Sore Ini 96 Jasad Moeldoko Sebut Hercules Terbaru Buatan 80an TNI AU Duga Jatuhnya Hercules karena Kerusakan Mesin

Ia pun memberikan contoh kasus kedua. "Ya jadi ada, saya punya anak misalnya, dia harus ikut saya terbang, ya karena saya cekak duitnya. ya boleh. Ini bagian dari kesejahteraan pimpinan yang bisa diberikan oleh anak buahnya," ujar dia.

Meski demikian, Moeldoko menegaskan, praktek tersebut tidak boleh membayar. Jika ada oknum prajurit yang bandel meminta bayaran dan ketahuan, ucap dia, maka ia tak segan memberikan sanksi tegas. "Ya pasti ada tindakan lah. Tidak boleh itu membisniskan barang," kata dia.

Ia tak menampik bahwa dalam kesempatan-kesempatan tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri di mana tentara harus mengerahkan kapal perang untuk membantu mengangkut warga sipil dan memungut bayaran untuk jasa pengangkutan itu.

"Apakah dia harus bayar? Boleh. Mungkin, karena di situ sudah diberi makan, ya kan. Ya begitu, jadi ada case-case tertentu yang seperti itu. Jadi tidak hitam putih," ujar dia.

Moeldoko menyampaikan, tak seperti kapal laut, TNI tidak akan pernah mengerahkan Angkatan Udara untuk kepentingan sipil saat Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Padahal, pada kenyataannya masih banyak warga sipil yang menggunakan pesawat militer.

"Pesawat enggak, kecuali kalau dibutuhkan sekali ya. Tapi untuk sementara tidak. Yang kami siapkan dua kapal perang untuk Hari Raya," kata dia. (pit)