Gatot menilai industri pertahanan lokal harus dibesarkan, sehingga kelak TNI tidak seperti saat ini, membeli alat baru dari luar negeri maupun menerima hibah alutsista bekas dari negara lain.
"Kalau beli alat baru dengan transfer of technology. Jadi teknologi yang ada pelan-pelan diadopsi," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, Gatot menegaskan, Indonesia tidak akan lagi menerima hibah alutsista bekas dari negara lain. "Harus baru," ujarnya.
Ia menjelaskan, masing-masing pesawat memiliki batas usia yang berbeda, namun pesawat yang sudah siap terbang berarti sudah dilihat dan dicek suku cadangnya. "Seperti Hercules, setiap 50 jam terbang harus opname, dicek lagi. Setiap tiga tahun opname besar, enam tahun keseluruhan," ujar Gatot.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan sejumlah instruksi untuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara. Pesawat itu menimpa bangunan, mengakibatkan 100 orang lebih tewas.
Pertama, Jokowi memerintahkan investigasi mendalam soal kecelakaan tersebut. Kedua, Menhan dan Panglima TNI diperintahkan melakukan perombakan mendasar tentang manajemen alat utama sistem senjata.
“Sistem pengadaan alutsista juga diubah. Kita tidak hanya membeli senjata, tapi juga merancang bangun, memproduksi, melakukan operasionalisasi, sehingga memudahkan penggantian alutsista yang sudah tua,” kata Jokowi, Rabu (1/7).
Pengadaan alutsista mesti diarahkan menuju modernisasi persenjataan TNI. “Saya ingin TNI memperkuat sistem zero accident atau kecelakaan nihil untuk penggunaan alutsista,” ujar Jokowi.
“Pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, kapal selam, hingga helikopter serta perwira dan prajurit TNI yang mengawakinya harus berada dalam kesiapan operasional tinggi,” kata Presiden. (sur)