"Kami mendorong soal equal treatment, kami berharap tidak ada hak yang berbeda untuk calon dari Kejaksaan Kepolisian. Kalau penyidik biarlah jadi penyidik, bukan pimpinan," kata Febri di Jakarta.
Alih-alih memberi keistimewaan karena direkomendasikan pimpinan korps, empat jaksa dan empat polisi harus mengikuti seleksi yang sama dengan pendaftar lain. Seleksi tersebut meliputi tes obyektif, tes uji makalah, profil assessment, dan wawancara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ADVERTISEMENT
Sementara itu, menanggapi desakan tersebut, juru bicara pansel Betti Alisjahbana menegaskan timnya tak akan memberikan perlakukan khusus bagi para jaksa dan polisi yang telah lolos. Namun, mereka akan menimbang nilai tambahan dari tiap individu.
"Yang dibutuhkan adalah orang yang punya pengalaman di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dari Kepolisian dan Kejaksaan punya nilai plus tapi kita enggak lihat dari dua unsur itu saja, jadi tidak harus ada polisi atau jaksa," kata Betti.
Selain proses hukum tersebut, Betti menuturkan, tugas utama pimpinan lembaga antirasuah yakni koordinasi, supervisi dengan instansi berwenang terkait pemberantasan korupsi, menggelar tindakan pencegahan, serta melakukan pengawasan. (pit)