Jokowi Ingin Entikong Dibangun Seperti Sarawak

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kalimantan Barat bisa dibangun dan berfungsi menyerupai Sarawak, Malaysia.

Presiden sebelumnya telah seringkali menyampaikan bahwa dirinya ingin memperbaiki wilayah perbatasan, terutama perbatasan darat di wilayah Kalimantan dan Papua. Jokowi bercerita, dalam kunjungannya pada Januari lalu di Entikong, ia mendapati adanya peluang ekonomi yang sangat besar untuk melayani ekspor dan impor. Namun, peluang tersebut tidak dipergunakan dengan baik.

Pilihan Redaksi Jokowi: Proyek Pembangkit Listrik 3.793 MW Tuntas Tahun Ini Jokowi Dianjurkan Ubah Nama 'Kabinet Kerja' Jokowi Belum Bahas secara Khusus Perombakan Menteri

"Sementara di Sarawak, Malaysia oleh pemerintah mereka ditetapkan sebagai sebuah pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor dan impor barang," ujar Jokowi. (Baca juga: Jokowi Berkenan Ganti Kerugian Warga Akibat Heli Presiden)

Hal itu disampaikan saat membuka ratas soal rencana pembangunan terminal barang umum internasional di Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kalimantan Barat. Ratas digelar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Hadir dalam ratas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam ratas tersebut, Jokowi mengharapkan agar adanya sebuah integrasi dan keterpaduan seluruh kementerian, karena pada tahun ini perbatasan Indonesia akan dibangun.

"Kita harapkan semua nanti saling berkoordinasi, sehingga kita harapkan perbatasan bisa digunakan maksimal oleh rakyat dan juga bisa melayani ekspor impor, serta kita harapkan juga dari Polri juga pemberantasan kegiatan ilegal bisa dilakukan, selain peluang ekonomi ekspor impor yang tadi saya sampaikan," kata dia.

Jokowi berpendapat, pemerintah telah mengalokasikan kurang lebih Rp 1 triliun untuk memperbaiki fisik di Kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kalimantan Barat. Oleh karenanya, ia ingin pembangunan bisa berlangsung dengan baik dan lancar.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan pengeluaran sebesar Rp 118,3 triliun pada RAPBN-P 2015. Angka tersebut merupakan penjumlahan dari angka pagu sebesar Rp 85 triliun dan tambahan sebesar Rp 33,31 triliun dari hasil realokasi subsidi BBM.

Dari angka Rp 118,3 triliun tersebut, tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 2,7 triliun atau 2,28 persen dari total anggaran bagi pengembangan daerah perbatasan. Dari angka tersebut, rencananya Rp 2 triliun akan digunakan untuk membangun jalan perbatasan dan sisanya akan digunakan untuk pengembangan kawasan-kawasan perbatasan.

"Untuk infrastruktur perbatasan, tahun ini kita hanya fokus di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kalimantan sendiri untuk bangun jalan butuh Rp 1,2 triliun sisanya untuk NTT dan Papua. Sedangkan untuk pengembangan daerah perbatasan, Rp 500 miliar dianggarkan untuk Entikong dan Nanga Badau sisanya untuk wilayah lainnya" ujar Basuki. (sip)