Usai Dijemput Paksa, Penyidik KPK Cecar Bupati Morotai

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Bupati Morotai, Rusli Sibua, terkait suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik saat ini tengah memeriksa Rusli, usai penjemputan paksa dilakukan tanpa perlawanan.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, setelah Rusli tiba sekitar pukul 13.30 WIB.

"Jadi yang bersangkutan dijemput untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ini dilakukan pemanggilan ketiga dengan disertai surat perintah penjemputan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/7).

Pilihan Redaksi Cemas KPK Tak Punya SP3, Bupati Morotai Ajukan Gugatan Mangkir Lagi, Bupati Morotai Minta KPK Tunggu Praperadilan Bupati Morotai Bantah Suap Sengketa Pilkada ke Akil Mangkir Dua Kali, KPK Jemput Paksa Bupati Morotai

Priharsa melanjutkan, pemanggilan paksa dilakukan lantaran Rusli sudah dua kali absen dalam panggilan sebelumnya yakni pada Kamis (2/7) dan Selasa (7/7). Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjemputan diizinkan apabila tersangka mangkir.

Rusli berasalah, dirinya tengah mengajukan gugatan praperadilan dan meminta komisi antirasuah untuk menunda pemeriksaan. "Oleh penyidik dianggap alasan tersebut tidak layak sehingga penyidik merasa perlu menjemput," ujarnya.

Rusli dijemput di sebuah lokasi di bilangan Jakarta Selatan. Dia dijemput oleh mobil operasional komisi antirasuah Kijang berwarna silver. Pria berbaju biru ini ditemani dua petugas. Tak banyak bicara saat tiba di Gedung KPK, dia pun langsung masuk ke dalam gedung.

Rusli disangka telah menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebanyak Rp 2,98 miliar untuk memuluskan sengketa Pilkada.

Sebelumnya, Rusli tak terima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morotai menetapkan rivalnya, Arsad Sardan dan Demianus Ice, sebagai pemenang. Setelah transaksi suap, majelis hakim memutuskan Rusli menjadi Bupati Morotai yang sah.

Atas tindak pidana tersebut, Rusli disangkan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (meg)