Kelar Diperiksa Bareskrim, Gubernur Bengkulu Keluar Diam-Diam

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemeriksaan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembayaran Tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus telah selesai dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menurut Kuasa Hukum sang Gubernur, Muspani, pemeriksaan terhadap Junaidi telah selesai dilakukan sejak pukul 15.00 WIB, Rabu (8/7) sore tadi. Namun, kepulangan Juanidi dari Markas Bareskrim Polri luput dari pandangan media massa saat itu.

Melalui sambungan telepon, Muspani pun menjelaskan detail pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap kliennya. Menurut Muspani, pihak penyidik hanya menanyakan tujuan dan bagaimana proses penebitan Surat Keputusan Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr M Yunus (RSMY) kepada kliennya.

Pilihan Redaksi Penyidik Bertolak ke Singapura Esok Usut Korupsi Kondensat Saat Novel Bungkam di Mabes Polri Gubernur Bengkulu Diperiksa Polri Soal Dugaan Korupsi Dua Aktivis ICW Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim

"Jadi, Pak Gubernur perlu menjelaskan mengenai proses bagaimana SK itu terbit. SK itu terbit karena kebutuhan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) rumah sakit. Kemudian SK diajukan ke pemerintah daerah tingkat provinsi melalui Biro Hukum. Dari sisi administrasi, SK itu sudah sesuai dengan prosedur tetapnya," ujar Muspani ketika dihubungi.

Muspani juga mengatakan bahwa penerbitan SK Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 dilakukan sesuai dengan turunan dari SK Menteri Dalam Negeri Nomor 61. Tim Pembina RSMY dikatakan terbentuk untuk mengawasi operasional rumah sakit terkait.

"Justru SK dibuat untuk menindaklanjuti keputusan Mendagri Nomor 61. Ini adalah payung hukum bagi RSMY dalam menjalankan BLUD. Kami sudah memasukan surat kepada penyidik, agar (pemeriksaan terhadap) SK terkait mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 soal administrasi pemerintahan," ujar Muspani.

Di akhir penjelasannya, Muspani mengatakan bahwa masalah dalam penerbitan SK Gubernur terkait tidak berkaitan sama sekali dengan kasus pidana apapun. "Jadi sebelum masuk proses pidana selesaikan dulu administratifnya," kata Muspani.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengatakan bahwa penerbitan SK Gubernur Bengkulu terkait tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas, yang menyatakan tim pembina tidak dikenal dalam institusi BLUD.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu juga telah memutus bersalah tiga terdakwa pada kasus serupa. Mereka adalah Zulman Zuhri Amran, Hisar Sihotang dan Darmawi. Pada persidangan ketiganya, Junaidi pernah bersaksi di atas sumpah Oktober 2014.

Ketika itu, kepada hakim, Junaidi menyatakan membubuhkan tanda tangan pada berkas surat keputusan gubernur itu karena mempercayai usulan Satuan Kerja Pengakat Daerah dan jajaran di bawahnya. Pada saat yang sama, Junaidi juga membantah mengambil honor yang diperuntukan bagi Tim Pembina RSDUD M. Yunus. (hel)