DPR Minta Lembaga Yudikatif Perbaiki Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berharap perkara dugaan suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menjerat Pengacara Senior Otto Cornelis Kaligis, dapat menjadi pelajaran dan tak terulang kembali.

"Ini berkali-kali terulang. Jika ini terjadi dari suatu putusan pengadilan, ya harus diselidiki," ujar Fadli, Rabu (15/7).

Selain itu, Fadli menilai perlunya penyelidikan sekaligus perbaikan sistem di lembaga yudikatif, sebagai pemilik fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Pilihan Redaksi OC Kaligis: Saya Tidak Merampok Uang Negara Pansel Capim KY Tak Permasalahkan Status Tersangka Suparman DPR Percaya KPK Punya Bukti Kuat Jerat OC Kaligis KPK Periksa Hasto Jadi Saksi Dugaan Korupsi Izin Tambang

Lembaga yudikatif di Indonesia sendiri adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. MA berfungsi untuk mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dan mengawasi tingkah laku para Hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Terkait hakim, KY mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya.

Sementara itu, MK memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat pertama dan akhir atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusannya pun bersifat final.

"Yudikatif perlu diperbaiki agar tak terjadi pada yang lain. Ini pelajaran berharga," ucap Fadli.

Diketahui, sebanyak tiga hakim PTUN Medan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas perkara yang turut menjerat OC Kaligis. Mereka adalah Tripeno Irianto Putro, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting.

Sebelumnya, KPK juga sempat menangkap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar karena menerima suap atas penyetujuan penjualan aset boedel pailit PT SCI pada 2011 lalu.

Selain itu, lembaga antirasuah juga menangkap Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung Imas Dianasari karena menerima suap untuk memenangkan gugatan PT OI pada 2011 silam.

Pada 2012, KPK menangkap Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak Heru Kisbandono karena terbukti melobi dan menerima suap majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Perkara ini berlanjut pada ditangkapnya Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Marpaun g yang mengatur vonia korupsi perawatan mobil dinas DPRD Grobogan.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono memperpanjang list KPK. Tahun 2013, Setyabudi ditangkap karena menerima suap terkait kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009-2010. Setyabudi adalah ketua majelis hakim kasus itu dan beranggotakan Ramlan Comel dan Jojo Johari. (meg)