Ahok Belum Bisa Jawab Soal Pengaturan Gojek

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak bingung ketika ditanyakan mengenai landasan hukum operasional perusahaan Gojek sebagai penyedia layanan transportasi massal di ibu kota. Kebingungan ditunjukkan Ahok karena sampai saat ini terbukti belum ada satu pun undang-undang yang mengatur ojek sebagai moda transportasi massal di Indonesia maupun Jakarta.

"Ya, gimana ngomong landasan hukum ya. Yang penting perusahaannya saja lah. Dia (Gojek) sudah ada perusahaan dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) itu ya sudah kasih (beroperasi) saja. Soalnya UU tidak mengatur ada ojek, tapi sadar tidak selama ini kita ketolong sama ojek," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/7).

Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, dalam Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, tidak disebutkan adanya sepeda motor sebagai moda transportasi massal di Indonesia. Sepeda motor hanya dapat digunakan sebagai kendaraan pengangkut barang sesuai isi peraturan lain, yaitu Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Namun, Gojek diketahui telah mengantongi SIUP dan mendaftarkan perusahaannya sehingga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah sejak awal tahun ini.

Pilihan Redaksi Wagub Djarot Imbau Ojek dan Gojek Berdamai Gojek Perpanjang Tarif Rp 10 Ribu ke Mana Saja GrabBike Separuh Jalan Mengejar Gojek Facebook Mau Lawan YouTube dengan Video Musik

Melihat belum adanya regulasi mengenai keberadaan ojek sebagai sarana transportasi massal, Ketua Fraksi NasDem di DPRD Bestari Barus pun menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap tegas terhadap Gojek maupun ojek lain di ibu kota. Menurutnya, izin operasional Gojek maupun perusahaan penyedia jasa ojek lain harus segera diatur sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar lagi di masa mendatang.

"Pengelola Gojek wajib bayar pajak selama aturan membolehkan untuk beroperasi. Nah, bagaimana dengan Gojek? Apakah ada izin operasi? Pemprov perlu ketegasan supaya jelas keberadaannya dan terkendali," kata Bestari dalam pesan singkatnya kepada CNN Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengatakan akan menyediakan regulasi baru untuk mengatur keberadaan ojek sebagai sarana transportasi massal di Indonesia. Regulasi baru akan dikeluarkan setelah ia melihat adanya perkembangan teknologi yang digunakan untuk membantu transportasi massal menggunakan kendaraan roda dua alias ojek sebagai moda utamanya.

"Setelah Idul Fitri duduk bareng supaya ada dasar hukumnya dan formal," kata Jonan beberapa waktu lalu. (pit)