Polri Sebut 31 Daerah Rawan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Pilkada serentak 2015 memang baru akan berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang, tapi Kepolisian Republik Indonesia sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi konflik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan ada sekitar 31 daerah yang masuk kategori rawan.

Agus menambahkan, Polri membagi daerah rawan tersebut menjadi dua, yaitu rawan satu dan rawan dua. "Untuk rawan satu ada 17 daerah, sementara rawan dua ada 14 daerah," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/7).

Pilihan Redaksi PKB Siapkan 209 Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak Lobi Aturan Pilkada, Idrus Marham Datangi KPU PAN Usung Mantan Koruptor di Pilkada Manado Demokrat Ajukan Nachrowi Sebagai Cagub Jakarta Pilkada 2017

Sayangnya, Agus tak bisa membocorkan daerah mana saja yang masuk rawan satu ataupun rawan dua. Dia hanya memberi informasi bahwa daerah-daerah tersebut tersebar di seluruh pulai di Indonesia. "Jawa ada Sumatera juga ada," katanya.

Agus mengatakan, tingkat kerawanan yang ditetapkan oleh Polri muncul dari pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, analisa dan koordinasi dengan penyelenggara daerah pun dilakukan untuk meminimalisasi kejadian yang tidak diinginkan.

"Kerawanan itu dihitung dari sering atau tidaknya daerah tersebut mengalami masalah atau dari petugasnya yang belum lengkap," katanya.

Meski begitu Agus menegaskan bahwa aman tidaknya sebuah daerah dalam menyongsong pilkada serentak sangat tergantung juga pada kesiapan masyarakatnya. Selain itu, partai politik sebagai peserta pun memiliki andil karena mereka yang membawa massa yang biasanya bikin ricuh.

Selain masyarakat, Agus mengatakan ada empat aspek lain yang bisa memengaruhi aman tidaknya pilkada. Empat aspek tersebut adalah regulasi, sarana-prasarana, pelaksana, dan anggaran.

Khusus untuk anggaran, Agus mengatakan hingga kini dana yang baru turun baru mencapai Rp 560 miliar atau 50 persen lebih dari dana yang diajukan yaitu Rp 1,07 triliun.

(hel)