Menteri Tjahjo Tegaskan Kewenangan Gatot Dicabut Jika Ditahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak perlu menunggu proses peradilan untuk menonaktifkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Tjahjo menjelaskan penonaktifan ini dilakukan tanpa Surat Keputusan.

"Jadi tidak perlu persidangan, kalau dia ditahan saya akan mengeluarkan pemberhentian," ucap Tjahjo, kemarin.

Penonaktifan ini mengacu pada Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur pada ayat 1 dan 2. (Baca juga: KPK Hari Ini Ungkap Peran Gatot dan Istri soal Suap Hakim)

Pilihan Redaksi Pengacara Gubernur Sumut Akui Pemberian Mobil ke OC Kaligis PKS Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Gatot Pudjo Pengacara Gubernur Sumut Siap Gugat KPK ke Praperadilan KPK Hari Ini Jelaskan Peran Gatot dan Isteri soal Suap Hakim

Sementara itu, pemberhentian sementara dengan surat keputusan baru akan dilakukan setelah status Gatot naik menjadi terdakwa. Hal tersebut ada dalam Pasal 83 UU Pemda. Pengangkatan pelaksana tugas pun diatur dalam Pasal 86 UU yang sama.

"Mendagri akan menunjuk wagub sebagai Plt sampai keputusan inkracht," tuturnya.

Atas perkara yang menimpa Gatot dan istrinya Evy Susanto, Tjahjo mengaku terkejut dan prihatin. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

"Walau sudah tersangka tetap ada persidangan. Putusan bersalah atau tidaknya di putusan pengadilan," ungkap Tjahjo.  (Lihat Juga: KPK Tetapkan Gubernur Sumut Tersangka Dugaan Suap)

Diketahui, Gatot dan Evy ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya gelar perkara atas kasus operasi tangkap tangan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan beberapa waktu lalu.

Kemarin (27/7), Gatot dan Evy diperiksa KPK sebagai saksi selama 14 jam. Dalam pemeriksaan itu, Gatot ditanyai 27 pertanyaan seputar dugaan suap pengacara Yagari alias Geri dan tiga hakim PTUN Medan. Sementara Evy ditanyai soal uang yang diduga diberikan untuk pengacara senior Otto Cornelis Kaligis yang juga telah ditetapkan tersangka dan ditahan.  (Lihat Juga: Pengacara Gubernur Sumut Siap Gugat KPK ke Praperadilan)

(hel)