KPK: Ada Eks Napi Korupsi Pasang Baliho Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi gelisah lantaran sejumlah mantan narapidana korupsi maju mencalonkan diri dalam gelaran pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Fenomena tersebut menjadi tantangan KPK untuk menghidupkan kembali semangat antikorupsi.

“Dulu malu-malu, sekarang mantan napi korupsi pasang baliho besar dan maju lagi di pilkada. Padahal mereka korupsi saat menjadi kepala daerah," ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo pada acara ‘Peringatan 17 Tahun Indonesia Corruption Watch’ di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (4/8).

Pilihan Redaksi Surabaya Batal Ikut Pilkada Serentak 2015 Diperiksa 11 Jam, Gubernur Bengkulu Batal Ikut Pilkada Pemerintah Pertimbangkan Perppu untuk Atasi Calon Tunggal

Menurut Johan, kampanye para mantan napi koruptor itu justru dipublikasikan secara masif dan melibatkan masyarakat.

Salah satu calon yang masuk dalam daftar tersebut adalah mantan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro. Soemarmo divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti menerima duit suap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2012. Setelah bebas dari bui, Soemarmo justru mencalonkan diri kembali menjadi orang nomor satu di Semarang.

"Kalau dia (napi koruptor) menang, pertanyaannya adalah apakah publik mau korupsi diberantas? Ukuran pempimpin teladan menjadi kabur," kata Johan.

Padahal, menurut Johan, publik diharapkan menjadi pendukung utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Alhasil KPK perlu menggenjot kinerjanya untuk kembali meluruskan pemikiran publik yang telah bergeser soal integritas.

"Bisa jadi orang dipilih karena berapa besar uang yang diserahkan, berapa besar uang kampaye yang diberikan. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama," ujarnya.

Selain Soemarmo, mantan narapidana korupsi lain yang berdasarkan catatan CNN Indonesia maju kembali dalam pilkada adalah Ustman Ihsan (Sidoarjo), Abu Bakar Ahmad (Dompu), Elly Engelbert (Sumatera Utara), Vonny Panambunan (Minahasa), dan Jimmy Ruga Omby (Manado).

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia kepada CNN Indonesia menyatakan berharap calon kepala daerah mendatang terbebas dari korupsi. Salah satu cara untuk menyeleksinya ialah menetapkan kewajiban bebas utang. Pembuktikan bebas utang dapat dilakukan dengan menyertakan surat keterangan dari pengadilan niaga.

"Bisa jadi filosofinya untuk menghindarkan dari praktik korupsi. Jadi kepala daerah itu memang harus terbebas dari berbagai aktivitas yang akan merugikan dirinya dan masyarakat," ujar Ferry. (agk)