Saat dihubungi CNN Indonesia, Gus Solah mengatakan dirinya baru akan bertemu dengan para pengurus wilayah dan cabang NU yang menolak hasil Muktamar pada pekan depan di Jakarta.
"Saya hanya membantu misalnya menyediakan tempat jika diperlukan," kata Gus Solah, Jumat (7/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut mereka, Muktamar yang lalu cacat hukum," katanya.
SIMAK FOKUS: Kabar dari Dua Muktamar
AHWA menurut Gus Solah, semestinya mengakomodir nama-nama kiai sepuh yang diajukan seluruh pengurus cabang dan wilayah sebegai pemegang suara Muktamar.
Namun yang terjadi, panitia menurutnya hanya menggunakan calon AHWA yang sebagian pemilik suara yang mengajukan calon saat pendaftaran.
Tanpa diketahui prosesnya, tiba-tiba sudah ditentukan sembilan kiai senior yang dinilai pantas jadi tim formatur.
"Dari mana sembilan nama itu?" kata Gus Solah. (Baca juga: Gus Sholah: Muktamar NU ke-33 Cacat Hukum)
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ini melanjutkan, karena proses pemilihan AHWA ini cacat hukum sehingga produk yang dihasilkannya tidak sah. Rais Am yang dipilih oleh AHWA ini menurut Gus Solah berwenang merestui calon Ketua Umum PBNU. Karena sejak proses pemilihan AHWA ini tidak sah, maka Ketua Umum PBNU yang terpilih juga dinilai tidak sah.
Selain itu, Gus Solah juga mempermasalahkan tak adanya agenda pandangan umum pada laporan pertanggung jawaban Ketua Umum PBNU. Setelah laporan dibacakan LPJ diminta untuk disetujui peserta Muktamar.
Dua hal itu yang melatarbelakangi sebagian pengurus cabang dan wilayah menolak hasil Muktamar. Sebagai langkah awal sebagian pengurus cabang dan wilayah itu ingin ada Muktamar tandingan. (Baca juga: Kiai Wilayah Putuskan Rais Am NU Dipilih Tim Formatur)
Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur sudah ditutup Kamis (6/8) dini hari kemarin. Salah satu kepentingan penting Muktamar adalah mengesahkan Ma'ruf Amin sebagai Rais Am dan Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU.
Jika Ma'ruf dipilih oleh sembilan kiai sepuh setelah Mustofa Bisri menolak jabatan Rais Am, Said Aqil memenangi pemilihan langsung. (sur)