Kejagung Periksa Gubernur Gatot di Rutan KPK Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyelewengan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011 hingga 2013.

Pemeriksaan terhadap Gatot akan dilakukan oleh satuan tugas khusus (satgasus) Kejaksaan Agung di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cipinang, Jakarta Timur. (Lihat Juga: Ini Soal Perkara Gubernur Gatot)

Pilihan Redaksi Jaksa Agung Tepis Tudingan Adanya Unsur Politis di Kejaksaan Kejagung Akan Panggil Media Penerima Dana Bansos Sumut Tifatul: Gubernur Gatot Terlepeset, Seluruh PKS Kena

Menurut Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sarjono Turin, pemeriksaan akan dilakukan di Rutan Cipinang karena Gatot telah ditahan sebagai tersangka kasus penyuapan pada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan oleh KPK di sana. (Lihat Juga: Terhamburnya Segerobak Duit Bansos Sumatera Utara)

"Kami akan koordinasi dengan KPK karena statusnya tahanan KPK, agar penyidik kami bisa mendapat akses melakukan pemeriksaan di Rutan. Untuk tanggal pastinya (pemanggilan Gatot) belum ada," ujar Turin saat dihubungi, Selasa (11/8).

Sampai awal pekan ini, Kejagung telah memeriksa 12 orang saksi dalam perkara bansos di Sumut. Beberapa pemegang kekuasaan di Pemerintah Provinsi Sumut telah diperiksa satgasus di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung.(Baca Juga: Ratusan Juta Dana Bansos Gubernur Gatot Mengalir ke Media)

Saksi-saksi yang sudah diperiksa Kejagung adalah Wakil Gubernur Sumut Erry Nuradi, Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, mantan Sekda Sumut Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Sumut Baharudin Siagian dan Asisten Pemerintahan Sumut Silain Hadiloan, dan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis.

Gatot akan diperiksa sebagai saksi karena ia menjabat sebagai Kepala Daerah saat penyaluran dana bansos dilakukan di Sumut. Namun, ia sempat meminta perkara dugaan penyelewengan bansos di Sumut diserahkan ke KPK.

Gatot beralasan, selain politis, penyidikan dana bansos Sumut di Kejagung rawan pemerasan. Namun, alasan Gatot langsung mendapat tanggapan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana.

"Itu tidak benar. Kalau benar ada, sebutkan saja oknumnya, nanti kami tindak supaya tidak mengganggu pekerjaan kami," kata Tony menyikapi tuduhan Gatot.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sekitar Rp 98 miliar dana bansos yang belum dipertanggungjawabkan pemda Sumut. Setelah diverifikasi, dana yang belum dipertanggungjawabkan ternyata berjumlah Rp 43,718 miliar. Total penerima dana bansos tersebut kurang lebih 233 lembaga. (utd)