JK Gantikan Jokowi Beri Arahan ke Polri terkait Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Republik Indonesia sedang mengadakan pengarahan kepada kepala satuan wilayah (kapolda dan kapolres) seluruh Indonesia dengan tema besar pengamanan terhadap Pilkada 2015. Acara tersebut dilaksanakan sejak kemarin, Selasa (11/8) hingga Jumat (14/8).

Dalam agenda, Presiden Joko Widodo direncanakan untuk hadir di acara pengarahan kasatwil hari ke dua yang diadakan di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Namun berdasarkan agenda presiden yang dikeluarkan Biro Pers Istana, Jokowi tidak diagendakan menghadiri acara di PTIK. Agenda Jokowi hari ini baru dimulai siang hari saat melakukan pelantikan terhadap Gubenur Banten.

Alih-alih Jokowi, agenda pengarahan terhadap para kapolda dan kapolres malah muncul di agenda Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Dalam agenda tersebut, JK dijadwalkan hadir di PTIK pukul 08.00 WIB.

Pilihan Redaksi Politik Pragmatis Parpol Picu Munculnya Calon Tunggal Ekonomi Lambat, Jokowi: Harus Optimistis, Percaya Pada Saya Kapolri: Proses Hukum Setiap Calon Kepala Daerah Ditangguhkan Pendaftaran Pilkada Ditutup, Empat Daerah Ditunda Hingga 2017

Kabar menyebutkan, digantikannya Jokowi oleh JK dalam memberikan pengarahan di Polri karena Jokowi tengah mempersiapkan pengumuman perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja yang akan diumumkan siang ini.

Perubahan agenda tersebut sedikit bertentangan dengan apa yang diucapkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kemarin siang yang mengatakan bahwa Jokowi akan hadir memberi pengarahan.

"Pak Presiden direncanakan akan hadir besok (hari ini) untuk memberikan pengarahan," kata Badrodin kemarin.

Acara pengarahan kasatwil sendiri sudah berlangsung sejak kemarin. Badrodin selaku pimpinan tertinggi sudah membuka dan memberikan pengarahan langsung terkait persiapan pengamanan Pilkada 2015.

Badrodin mengingatkan agar para personel Polri di daerah segera bersiap karena tahapan kampanye para pasangan calon akan dimulai pada 26 Agustus mendatang.

Apalagi, kerusuhan akibat pilkada sudah mulai terjadi di berbagai daerah, seperti Mataram dan Manggarai Barat. Kerusuhan terjadi saat proses pilkada baru masuk tahap pendaftaran.

Selain itu, dia juga meminta para kasatwil untuk membaca undang-undang yang berkaitan dengan pilkada, terutama soal larangan yang bisa berakibat pelanggaran hukum.

Kemarin Badrodin sempat kecewa lantaran sejumlah kasatwil tidak bisa menjawab apa-apa saja yang ada dalam UU Pilkada berkaitan dengan hasil hitung cepat dan politik uang.

"Saya khawatir anda tak buka UU itu. Bagaimana kita menegakkan hukum jika belum baca deliknya," sindir Badrodin.

Badrodin pun meminta agar semua pihak siap dan tidak ada yang menganggap sepele masalah pilkada karena dinamika masyarakat bisa berubah-ubah.

Tak hanya Badrodin yang memberi pengarahan, sejumlah petinggi Polri lain seperti Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar pun memberikan arahan.

Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun menyempatkan hadir untuk memberikan arahan terkait dengan potensi konflik di beberapa daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

(hel/hel)