Ketemu BPK DKI Pertama Kali, Ahok Merasa Senang

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (13/8). Pertemuan itu membahas berbagai hal mulai dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, hingga pembelian scanner dan printer untuk sekolah.

"Jadi KPK minta BPK audit investigasi atas kasus tanah Sumber Waras, termasuk kasus scanner printer dan alat fitness. Mereka datang dengan tim dan saya sampaikan keluhan saya," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (!3/8).

Pilihan Redaksi DPRD DKI Jakarta dan Eksekutif Bahas Temuan BPK Bakal Bahas Anggaran Bersama Ahok, DPRD DKI Enggan Ribut DPRD Cecar Pemprov DKI Soal Pembelian Lahan RS Sumber Waras DPRD: Ahok Beli Lahan Sumber Waras Secara Tak Wajar

Ahok mengatakan, hari ini merupakan pertamanya dengan BPK. Padahal sebelumnya seharusnya ia sudah bertemu dengan BPK untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditujukan kepada Pemprov DKI.

"Saya baru tadi ketemu yang namanya BPK DKI, baru tadi saya kenalnya," kata Ahok antusias.

Selama ini, Ahok memang mempermasalahkan tindakan BPK yang tak pernah menemuinya untuk membicarakan hasil temuannya. Padahal menurut dia, sebelum diserahkan pada pihak DPRD dan Pemprov DKI, BPK harus terlebih dahulu bertemu Pemprov untuk membahas temuan tersebut.

Ahok juga merasa sakit hati lantaran hasil LHP hanya diserahkan kepada DPRD DKI saat rapat paripurna. Ia sama sekali tak menerimanya. Belakangan diketahui BPK ternyata menyerahkan LHP tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

"BPK tidak menyerahkan LHP kepada Gubernur, padahal ini pemerintahan DKI berdua (DPRD dan Pemprov). Terus BPK kasihnya hanya ke Sekda, diam-diam di ruangan Sekda, itu menyalahi aturan juga," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Ahok, ia telah menyampaikan semua keluhannya, terutama soal temuan BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Bahkan ia pun sampai menunjukkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 untuk mempertanyakan temuan BPK.

"Saya ngomong apa adanya sama mereka. Makanya saya senang ada pemeriksaan begitu," kata Ahok.

Sejak BPK perwakilan DKI Jakarta menyerahkan LHP Pemprov DKI, hubungan Pemprov DKI, khususnya sang Gubernur memang memanas. Bahkan Ahok sendiri pernah merasa curiga bahwa BPK memang mau menyerang dirinya.

Hingga kini, masalah temuan BPK terhadap Pemprov DKI pun masih belum selesai. DKI masih menyusun laporan untuk menindaklanjuti temuan BPK yang membuat status laporan keuangan DKI tahun 2014 menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). (utd)