Jokowi Belum Setujui Tujuh Mega Proyek Pembangunan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengkaji tujuh mega proyek pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono menjelaskan, masalah terakhir adalah ketika Presiden belum mau membubuhkan tandatangannya pada batu prasasti di DPR. Alih-alih, sang Kepala Negara justru memberikan arahan kepada menteri yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas Gedung DPR untuk melakukan kajian. Menurut Presiden, bagaimanapun dalam kondisi seperti ini ruang anggaran negara tidak terlalu fleksibel untuk itu.

"Jadi posisi terakhir oleh Presiden adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Dengan demikian, secara resmi itu yang menjadi sikap resmi Presiden sampai hari ini," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/8). (Baca juga: DPR: Tak Ada Kaitan Penolakan Jokowi dan Proyek Parlemen)

Pram mengaku tidak tahu apakah DPR telah menerima surat persetujuan dari pemerintah. Ia beralasan, surat persetujuan yang berkaitan dengan badan anggaran pasti melalui pembahasan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Dengan begitu, tutur dia, hasil pembahasan tersebut pasti akan sampai kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Dan saya yakin Menkeu dalam hal seperti ini akan berkonsultasi dengan Presiden atau dengan kami yang sehari-hari ada bersama Presiden, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa apakah betul sudah menerima surat, terus terang saya tidak tahu," kata dia.

Pram memastikan, Bambang dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil memiliki wewenang untuk menentukan ada atau tidaknya anggaran untuk membangun ketujuh mega proyek tersebut. (Baca juga: FITRA Minta Sayembara 300 Juta Desain Kompleks DPR Dibatalkan)

Pilihan Redaksi NasDem Dukung Pembangunan DPR Saat Ekonomi Stabil DPR Masih Enggan Beberkan Detail Pembangunan Gedung Baru DPR: Terlalu Dini Persoalkan Pembangunan Kompleks Parlemen JK: Keputusan Resmi Soal Pembangunan DPR di APBN 2016

"Kalau pembangunan bangunan ya mana bisa dinegosiasi ulang? Kalau dikaji ya dikaji, apakah kemudian ini fleksibel atau tidak dan sesuai dengan kemampuan anggaran negara atau tidak," ujar dia.

Ia pun menyebutkan, saat ini Presiden tengah berkonsentrasi mengupayakan belanja modal dan melakukan deregulasi demi mempercepat penyerapan anggaran dan mempermudah masuknya investasi.

Sebelumnya DPR merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.

Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plasa reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. (Baca juga: DPR Belum Taksir Biaya Proyek Gedung Baru)

Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengatakan pembangunan tersebut akan menggunakan Gedung Bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung Bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.

Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke Gedung DPR untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di kompleks parlemen tersebut.

Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.

Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang.

Tahap keenam yaitu pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing. (Baca juga: DPR Sayembarakan Desain Kompleks Parlemen Berhadiah 300 Juta)

Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing. (pit)