Andrinof: Mega Proyek DPR Tak Ada di RAPBN 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa tujuh mega proyek pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Setiap kegiatan dan peresmian kegiatan, pemerintah pasti memastikan kejelasan dengan melakukan kajian.

"Memang enggak ada di rencana (RAPBN 2016)," ujar Andrinof di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Apalagi, menurut Andrinof, proyek tersebut diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun. Proyek yang membutuhkan pengeluaran anggaran sebesar itu, tentu perlu dikaji secara jelas.

"Memang seharusnya begitu, harus dikaji dulu setiap proyek, apalagi kalau anggarannya mendekati Rp 1 triliun," ujar dia.

Pilihan Redaksi DPR: Tak Ada Kaitan Penolakan Jokowi dan Proyek Parlemen JK: Keputusan Resmi Soal Pembangunan DPR di APBN 2016 DPR Masih Enggan Beberkan Detail Pembangunan Gedung Baru Jokowi Belum Setujui Tujuh Mega Proyek Pembangunan DPR

DPR merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahap. Pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plasa reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi lokasi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.

Kedua, membangun museum dan perpustakaan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan mengatakan, pembangunan tersebut akan menggunakan Gedung Bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung Bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.

Ketiga, membangun akses publik ke Gedung DPR untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di kompleks parlemen.

Keempat, pusat pengunjung yang akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata. Kelima, membangun ruang pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang.

Keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.

Ketujuh, integrasi kawasan untuk menghubungkan kawasan bagi anggota yang akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan publik.

Jangan Jebak Presiden

Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul menilai anggota parlemen terlalu terburu-buru menyiapkan prasasti pencanangan penataan kawasan kompleks parlemen. Pernyataan ini disampaikan Ruhut menyusul rencana pimpinan DPR yang meminta Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti penataan kawasan DPR tersebut.

Menurut Ruhut, prasasti itu seharusnya disediakan setelah proyek rampung dan bukan sebaliknya. Ruhut pun mengapresiasi Jokowi yang menolak menandatangani prasasti, yang justru mencoreng wajah DPR.

"Ingat, kalau meminta itu tangannya di bawah, bukan di atas. Janganlah biasakan kasih jebakan batman kepada Pak Jokowi," ujar Ruhut di Gedung DPR-RI, Kamis (20/8).

Ruhut mengamini bahwa saat ini DPR memang membutuhkan tambahan prasaranan berupa gedung baru. Terutama untuk memfasilitasi ruang kerja anggota yang saat ini dianggap sudah jauh dari layak.

"Sekarang ini kami satu ruangan ada tujuh orang bersama dengan staf ahli. Sudah kayak kandang burung," kata dia.

Mantan pesinetron yang terkenal dengan peran sebagai Poltak raja minyak dari Medan, itu berharap anggota parlemen bisa menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Dalam hal ini, proyek penataan kompleks parlemen tetap membutuhkan persetujuan pemerintah sebagai pengelola anggaran.

"Jadi baiklah-baiklah sama pemerintah, jangan galak-galak," kata Ruhut. (rdk)