Rizal Ramli Ibarat Harimau Dalam Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai Presiden Joko Widodo memasukkan "harimau" ke dalam pemerintahannya. Penilaian ini disampaikannya menyikapi dinamika pasca masuknya Rizal Ramli ke Kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

"Pak Jokowi ini ibarat memasukkan harimau ke kabinet untuk membereskan yang tidak benar," ujar Tjipta saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/8).

Tjipta menilai, Rizal Ramli melihat rencana pembelian pesawat dan listrik 35.000 megawatt merupakan hal yang tidak benar. Ia mengatakan Rizal Ramli bukan orang baru dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Tjipta pun berpendapat, masuknya Rizal Ramli dalam jajaran pembantu presiden merupakan salah satu gebrakan Jokowi. Ia meyakini kritikan-kritikan yang disampaikan Rizal Ramli karena memiliki ekspektasi yang besar terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pilihan Redaksi Wiranto: Beda Pendapat Elite Tak Harus Dikonsumsi Publik Luhut: Rizal Ramli Masih Lupa Kalau Dia Menteri Alergi Politik SBY Selepas Menjabat Presiden Rizal Ramli: Pariwisata Jakarta Fokus di Empat Sektor

Hal serupa disampaikan pengamat politik dari Gerakan Indonesia Bersih Adhie M. Massardi. Ia mengatakan kritikan-kritikan Rizal Ramli adalah peringatan akan sejumlah masalah yang sudah sejak lama menyangkut di publik. Ia pun mengatakan, Rizal sudah sejak lama memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Dulu ia bicara sebagai rakyat, sekarang ada di sana (pemerintahan). Dia memberi sinyal, tapi malah dapat respons negatif," ujar Adhie.

Sementara itu, Partai Demokrat malah mempertanyakan apakah memang benar langkah Jokowi untuk memasukkan Rizal Ramli yang diibaratkan bagai harimau akan memberikan perubahan yang baik nantinya di pemerintahan.

"Kalau cara ini digunakan, apa lebih baik ke depannya?" ujar Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi menyikapi penilaian Tjipta Lesmana akan masuknya Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja.

Didi mengatakan alangkah baiknya penyampaian pandangan dari para jajaran pembantu presiden dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, dan juga berdasarkan kewenangan yang dipunya. "Tentu itu akan lebih elok," tuturnya. (pit)