Komnas HAM: Pengerahan Pasukan ke Kampung Pulo Berlebihan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengerahan personal pengamanan saat penggusuran Kampung Pulo terlalu berlebihan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituntut untuk lebih transparan dalam proses normalisasi Kali Ciliwung bertujuan untuk mencegah banjir.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, meski sudah disosialisasikan sejak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun warga masih saja belum memahami keinginan Pemprov.

Pilihan Redaksi Rusun Jatinegara Barat Prioritas untuk Warga Bantaran Kali Pemprov: Lantai 2 Rusun Jatinegara Barat jadi Tempat Usaha FAKTA: Warga Miskin Bukan Sumber Masalah Perkotaan

"Simpang siur apa yang mereka (warga) dapatkan setelah digusur, pemaksaan berujung bentrokan," kata Khoiron di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/8).

Bentrokan yang terjadi antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja menurutnya bukan pertam kali. Beberapa bulan terakhir di Jakarta pecah bentrokan dengan alasan penertiban.

Khoiron mencontohkan bentrokan yang terjadi di Pinangsia beberapa waktu lalu. "Berapa jumlah pasukan, saya kira itu berlebihan," katanya.

Jika hanya mengandalkan kekuatan personel, Khoiron khawatir bakal terjadi bentrokan serupa di daerah lain.

Karena itu ia berharap Gubernur DKI Jakarta atau Ahok transparan dalam penataan kawasan ibu kota. "Proses transparansi penting dalam konteks penataan tata kota," katanya.

Meski mendapat tentangan dari warga, penggusuran kawasan langganan banjir di Kampung Pulo tetap dilakukan. Kini sebanyak 524 bangunan rumah sudah rata dengan tanah.

Sebagai gantinya, warga ditempatkan di Rumah Susun Jatinegara Barat. Sementara di lokasi yang digusur sekarang akan dibenahi dan ditertibkan untuk mencegah banjir terus terjadi di Jakarta. (sur)