Penyerapan Anggaran Rendah, Akibat Ketakutan Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan ketakutan pemerintah daerah dalam administrasi dan teknis penggunaan anggaran, menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

"Selama ini Pemda ketakutan untuk menyerap anggaran karena soal administrasi, soal teknis yang belum tentu ada niat jahat mengambil uang, tapi bisa dipidana," kata Yasonna, di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8).

Yasonna menyebutkan diperlukannya standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari dipidanakannya pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan anggaran, sebelum ada audit dan temuan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pilihan Redaksi Penyerapan Anggaran Daerah Rendah, DKI Paling Lamban Belanja KPK: Pelanggaran Administrasi Kepala Daerah Tak Masuk Pidana Jokowi Imbau Kepala Daerah Tak Ragu Belanjakan Anggaran Kejaksaan Bentuk Tim Cegah Maladministrasi Keuangan Daerah

"Jadi jangan belum-belum baru proses tender, sudah dipidanakan," ujar Yasonna.

Meski demikian, Yasonna menegaskan jika ada pihak dari pemerintah daerah yang terbukti mencuri uang negara harus ditindak.

Selain itu Yasonna juga mengatakan, perlunya pemanggilan terhadap aparat penegak hukum untuk menyamakan persepi mengenai jenis-jenis pelanggaran, baik yang administrasi maupun hukum. Ia juga menambahkan upaya ini dilakukan agar mendorong penyerapan anggaran untuk mempercepat pertumbuhan karena memiliki dampak yang luas.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah tengah mendorong kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota untuk berani mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan tanpa dirundung ketakutan akan terbentur dengan persoalan hukum.

Presiden Joko Widodo menghendaki agar penegak hukum tidak memidanakan sebuah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Kalaupun ada persoalan administratif, katanya, bisa diselesaikan melalui jalur perdata sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Soal penyamaan persepsi aparat penegak hukum terkait penggunaan anggaran Kejaksaan Agung akan membentuk tim asistensi yang mendampingi para kepala daerah guna mencegah terjadinya kesalahan administrasi keuangan, terutama pada saat pemerintah mengebut dalam membelanjakan anggarannya.

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan kebanyakan kepala daerah diselimuti kekhawatiran dan kegamangan untuk menjalankan program pembangunan demi terciptanya penyerapan anggaran hanya karena takut berhadapan dengan masalah hukum. Tim itu disebut Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan (TP4). (hel)