Ratusan Buruh di Kabupaten Bandung Terancam PHK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemutusan hubungan kerja membayangi para buruh di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang dimiliki Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung, ada sekitar 800 buruh yang dirumahkan. Kini mereka tidak bekerja lagi.

"Ada tiga perusahaan yang telah merumahkan karyawan, tapi belum sampai PHK. Upah pokoknya masih dibayar," kata Asep Tulang, Koordinator SPSI Kabupaten Bandung saat mengikuti aksi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/9). Meski begitu, mereka kehilangan pendapatan sebesar 20 persen dari biasanya.

Sementara itu, pimpinan buruh dari Serikat Pekerja Nasional Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Utara, Agus Rantau, mengatakan belum ada kasus PHK di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). "Belum ada PHK di KBN Cakung dan Marunda," kata Agus.

Pilihan Redaksi Pemerintah Akan Akomodasi Tuntutan Buruh Bertahap Ahok: Pendemo yang Merusak Akan Kami Gugat Penolakan atas Tenaga Kerja Asing Menguat dalam Demo Buruh Ekonomi Melambat, Buruh Bergerak Menentang PHK

Pada aksi buruh hari ini, kelompok SPSI menurunkan massa sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam 50 pimpinan unit kerja pabrik. Dalam tuntutannya, mereka mendesak agar pemerintah segera merealisasikan hak-hak buruh. Sedangkan SPN Jakarta Utara‎ menurunkan massa aksi sebanyak 500 orang, yang terdiri dari 21 pimpinan serikat pekerja di tingkat pabrik.

"Kami ingin semua aspirasi diakomodir pemerintah dalam aksi hari ini. Dari daerah akan demo besar-besaran kalau tuntutan hari ini tidak direspons," kata Asep

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, krisis kali ini begitu rumit. Perusahaan tidak mampu memenuhi hak-hak buruh karena mengurangi produksinya. Sementara buruh yang diberhentikan kerja menuntut hak mereka.

Mengurangi tenaga kerja itu pilihan terakhir. Tentu ini kondisi yang tidak mengenakkan bagi tenaga kerja," kata Enny..

Bagi Enny, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini tidak bisa dilihat secara parsial karena persoalannya memang kompleks.

Menurut Enny, pemerintah tak cukup hanya mengimbau pelaku usaha untuk tidak mem-PHK para karyawannya. Perlu juga diberikan insentif atau stimulus kepada pengusaha agar sektor riil bisa berjalan kembali.