Soal Pencopotan Budi Waseso, Kompolnas Tunggu Hasil Wanjakti

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung apapun keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri soal pergantian pejabat utama Polri, termasuk jabatan Kabareskrim yang dikabarkan mengalami pergantian.

Menurut komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan, Wanjakti berwenang penuh mengatur mutasi jabatan karena ini menyangkut urusan rumah tangga Polri.

Pilihan Redaksi Direktur Pidek Bareskrim Siap Mundur Jika Budi Waseso Dicopot Bareskrim Bantah Tudingan Menghambat Perkonomian Luhut: Saya Tak Percaya Budi Waseso Dicopot, Mungkin Diganti Lingkaran Badai Budi Waseso

Edi sendiri menilai kabar pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso hanya sebatas rumor saja. "Yang saat ini ditunggu adalah keputusan Kapolri, tentu saja ada Wanjakti yang mengatur soal itu," kata Edi saat ditemui di Mabes Polri, Kamis (3/9).

SIMAK FOKUS: Gaduh Seputar Budi Waseso

Edi yakin, apapun keputusan Wanjakti nantinya adalah yang terbaik bagi Korps Bhayangkara sehngga patut untuk didukung. 

Ia memperkirakan dalam beberapa hari ke depan, Wanjakti yang tengah membahas mutasi jabatan perwira tinggi Polri akan mengeluarkan keputusan. (Baca juga: Kapolri: Wanjakti Tengah Bahas Mutasi Jabatan Perwira Tinggi)

Saat ini menurut Edi ada beberapa jabatan di Polri yang memang harus mengalami pergantian. Misalnya jabatan Kapolda Bali yang masih kosong sejak ditinggal Inspektur Jenderal Ronny Sompie dan jabatan Kapolda Kalimantan Timur yang pejabatnya saat ini akan pensiun.

Kompolnas, lanjut Edi, sesuai dengan kewenangannya tidak akan masuk terlalu jauh soal mutasi jabatan ini. Kompolnas hanya akan memberikan pertimbangan kepada Presiden soal kinerja Polri yang terus diamati perkembangannya. (Baca juga: PDIP Sebut Isu Pencopotan Budi Waseso Bentuk Intervensi Hukum)

Sejak kemarin isu digantinya Komisaris Jenderal Budi Waseso terus mengemuka. Padahal kabar tersebut sudah dibantah baik oleh Budi Waseso sendiri maupun oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Budi dikabarkan dicopot karena menghambat pertumbuhan ekonomi. (sur)