Sidang Suap Bupati Morotai Dilanjut Setelah Keberatan Ditolak

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, menolak nota keberatan Bupati Morotai Rusli Sibua atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim Ketua Supriyono memerintahkan jaksa untuk membuktikan perkara suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menimpa Rusli.

"Keberatan terdakwa (Rusli Sibua) tidak berdasar hukum dan masuk pokok perkara. Menolak keberatan terdakwa seluruhnya," kata Hakim Supriyono saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/9).

Supriyono dan empat hakim lainnya menilai dakwaan telah memenuhi persyaratan formil untuk dibuktikan dalam sidang selanjutnya. Majelis meminta jaksa untuk menghadirkan saksi untuk pembuktian pokok perkara pada sidang pekan depan.

Pilihan Redaksi Novel: KPK Sempat Salah Ketik Nomor Sprindik Bupati Morotai Akil Mochtar dan Napi Hukuman Mati Tak Dapat Remisi Dasawarsa PN Jakarta Selatan Gugurkan Praperadilan Bupati Morotai Bupati Morotai Didakwa Suap Akil Mochtar Rp 2,98 M

"Kami menerima putusan sela. Kami akan menghadirkan empat orang saksi," kata Jaksa Iva Yustiana saat sidang.

Sementara itu, pihak Rusli tak sepakat terhadap putusan sela. Pengacara Rusli, Achmad Rifai, mengatakan putusan sela dari majelis hakim tak sesuai. Rifai ngotot kliennya tak bersalah lantaran tak tahu-menahu perkara suap sengketa Pilkada Kabupaten Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK). Menilik nota keberatan, Rusli juga disebut tak menyetorkan duit langsung kepada Akil.

Merujuk berkas dakwaan jaksa, komisi antirasuah menduga Rusli telah menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 2,98 miliar untuk memuluskan sengketa Pilkada di MK. Disebut dalam amar putusan Akil yang kini telah menjadi terpidana, penyetoran duit dilakukan sebanyak tiga kali dengan perantara yang berbeda.

Saat Pilkada, Rusli dan pasangannya Weni R Paraisu, dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morotai. Sementara itu, rival Rusli, Arsad Sardan dan Demianus Ice ditetapkan sebagai pemenang yang sah.

Tak terima, Rusli mengajukan gugatan sengketa ke MK. Saat mengadili gugatan sengketa Pilkada, Akil menjabat sebagai seorang majelis hakim. Kemudian, majelis pun memutuskan untuk mengabulkan gugatan Rusli sekaligus memutuskan penetapan pemenang Pilkada Morotai oleh KPU tidak sah.

Atas tindak pidana tersebut, Rusli dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rdk)