Nasional Peristiwa

Ahok Resmikan Layanan Kemoterapi RSUD Tarakan

Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Kamis, 10 Sep 2015 12:45 WIB
Ahok Resmikan Layanan Kemoterapi RSUD Tarakan
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meresmikan pembukaan layanan kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Kamis (10/9). Ahok berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan maksimal. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meresmikan pembukaan layanan kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, siang ini. Ahok, sapaan akrab Basuki, menyebut pembukaan layanan itu dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan pasien kanker. 

“Saya sangat bersyukur karena kalau kita lihat rumah sakit kanker yang ada, hampir semua pasien yang mau kemo itu ngantrinya luar biasa," kata Ahok, di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Pilihan Redaksi
Padahal, menurut Ahok, pasien kanker yang ingin melakukan kemoterapi tidak boleh terlambat agar mendapat hasil yang maksimal. Dia pun menyebut, kerap terjadi antrean panjang di lorong-lorong RS Dharmais. Hal itu dikarenakan masyarakat hanya mengetahui rumah sakit tersebut sebagai satu-satunya tempat mengobati kanker.  

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua orang tahu kalau kanker ke mana, Dharmais. Tapi sekarang cukup enggak, Dharmais? Kamu datang saja. Kasihan orang ngantrinya," ujarnya.

Ahok menjelaskan alasan Pemprov DKI Jakarta memilih Rumah Sakit Tarakan untuk penyediaan layanan kemoterapi dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Rumah Sakit Dharmais.

"Paling siap juga, dekat Dharmais juga," kata Ahok.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Kusmedi Priharto mengatakan nantinya selain Rumah Sakit Tarakan akan ada beberapa RSUD lainnya yang akan diberikan fasilitas pengobatan kanker.

"Selanjutnya Rumah Sakit Pasar Minggu dan Koja yang akan dipasangi fasilitas pengobatan kanker," kata Kusmedi.

Pemprov DKI sebelumnya berencana membangun Rumah Sakit khusus kanker di dekat Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Namun, rencana tersebut belum terlaksana akibat timbulnya permasalahan pembayaran lahan. (meg)