Fraksi di DPR Kesulitan Telusuri Rekam Jejak 8 Capim KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Mulfachri Harahap mengatakan, saat ini semua fraksi di komisinya sedang melakukan penelusuran rekam jejak delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi di Komisi Hukum menemui kesulitan melakukan penelusuran rekam jejak karena informasi yang terbatas.

Namun hingga saat ini, Mulfachri mengaku komisinya masih menunggu rapat paripurna untuk bisa memproses kedelapan nama capim komisi anti rasuah tersebut.

"Semua fraksi sedang lakukan tracking terhadap delapan capim. Kedelapan nama yang diajukan, sama sekali belum pernah menempati jabatan strategis, oleh sebab itu kami harus cari sendiri," kata Mulfahri, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut menjelaskan, tidak menutup kemungkinan Komisi Hukum akan mengundang panitia seleksi (pansel) dan juga pakar yang memiliki kompetensi dan informasi terkait delapan nama capim KPK, untuk menambah wawasan dalam melakukan uji kelayakan di komisinya.

Pilihan Redaksi NasDem Pertanyakan Adanya Celah Pembatalan Seluruh Capim KPK Komisi III Minta Pansel Capim KPK Datangi DPR Jelaskan Hasil Komisi III Tak Ingin Kecolongan di Uji Capim KPK Istana Mengaku Sudah Serahkan Delapan Nama Pimpinan KPK

"Saya kira pansel merupakan salah satu pihak yang akan kami minta penjelasannya, di samping pihak lain yang dianggap kompeten," ujar Mulfachri.

Mulfachri pun enggan membeberkan nama capim KPK yang dianggap potensial di komisinya. Sebab, sampai saat ini penelusuran rekam jejak masih dilakukan di setiap fraksi. Hal ini membuat delapan capim KPK memiliki peluang serta kesempatan yang sama untuk lolos.

Sementara, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, rapat paripurna akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah kepulangan Pimpinan DPR lainnya yakni Setya Novanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah yang masih berada di Arab Saudi.

"Setelah pulang, nanti kami akan melaksanakan paripurna, dan jadwal-jadwal lain akan dilaksanakan menunggu rapat pimpinan," kata Agus.

Pada pertengahan September lalu, Pimpinan DPR telah menggelar rapat tertutup tingkat pimpinan guna membahas surat dari Istana mengenai delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rapat pimpinan DPR digelar untuk membahas secara singkat mengenai prosedur tahapan pra-uji kelayakan sebelum digulirkan dalam rapat paripurna dan Badan Musyawarah DPR.

Namun, hingga kini rapat paripurna belum juga terlaksana lantaran Pimpinan DPR silih berganti pergi ke luar negeri untuk mengikuti serangkaian kegiatan, seperti Kongres Parlemen sedunia di Amerika Serikat dan ibadah haji di tanah suci. (rdk)