Setahun Bekerja, Baleg Akui Kinerja Legislasi DPR Buruk

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani mengakui kinerja setahun anggota dewan periode 2014-2019 masih belum sesuai harapan. Hal ini lantaran sedikitnya produk undang-undang yang dihasilkan parlemen.

"Kinerja legislasi memang belum sebagaimana yang diharapkan," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10).

Lihat juga: FITRA: Setahun Bekerja, Politik Anggaran DPR Tidak Pro Rakyat

Pilihan Redaksi Bukti Tak Diintervensi, MKD Segera Putus Empat Perkara Mahkamah Kehormatan DPR Putuskan Empat Kasus Etik Hari Ini DPR Patuh pada Putusan MK soal Pilkada FITRA: Setahun Bekerja, Politik Anggaran DPR Tidak Pro Rakyat

Juru Bicara Politikus Partai Persatuan Pembangunan versi kubu Muhammad Romahurmuziy itu mengakui kinerja legislasi dewan menjadi sorotan publik. Sebab, masih banyak pembahasan undang-undang terjadi di Badan Legislasi dan di komisi. Namun, Arsul mengatakan tolak ukur kinerja legislasi dapat dilihat dari proses pembahasan, bukan hanya hasil produk undang-undangnya.

Meski demikian, Arsul mengklaim masa sidang kali ini kinerja legislasi sudah membaik lantaran sudah dilakukan percepatan pembahasan. "Dalam masa sidang sekarang, sudah ada peningkatan kinerja legislasi," ujarnya.

Arsul pun lantas menyebutkan rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2015, dari total 39 RUU baru dua yang selesai, dan satu undang-undang merupakan revisi yang bukan menjadi bagian prolegnas prioritas.

Berdasarkan catatan, ketiga RUU yang telah berubah menjadi undang-undang adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Undang-undang ini menurut Arsul bukan bagian dari prolegnas prioritas dan merupakan hasil revisi.

Sementara kedua RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas adalah, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan, diluar prolegnas prioritas, Arsul menyebutkan sudah ada 10 produk undang-undang yang sifatnya kumulatif terbuka, salah satunya UU APBN 2015 dan UU Perjanjian Ekstradisi. Sehingga, ia mengaku sudah ada 13 RUU yang berhasil menjadi produk undang-undang.

Selain itu, Arsul mengaku saat ini sedang ada delapan RUU yang sedang dibahas dan diharmonisasi di Badan Legislasi DPR, diantaranya terdapat RUU Kebudayaan, RUU Pertembakauan dan RUU Penyandang Disabilitas.

Ia pun memperkirakan, akan ada sekitar 12 RUU yang akan selesai pada akhir tahun ini. "Saya perkirakan ada sekitar 12 RUU lagi yang akan selesai, paling tidak 10," kata Arsul.

Sedangkan untuk RUU KUHP yang saat ini sedang dikebut pembahasannya di komisi hukum, ia pesimis akan dapat diselesaikan pada tahun ini. Sebab, menurutnya pasal yang dibahas sangat banyak dan pembahasan juga dinamis.

Bulan Agustus lalu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui DPR baru bisa merampungkan beberapa UU. Namun, Agus tampak pesimistis DPR mampu menyelesaikan pembahasan yang ditargetkan pada tahun ini.

Agus mengatakan pihaknya akan mengurangi masa reses anggota dewan berikutnya sebagai salah satu cara guna mempercepat dan memfokuskan pembahasan legislasi yang masih banyak.

Selain masa reses yang dikurangi, Agus juga menyebutkan, saat ini DPR telah menerapkan kebijakan hari legislasi yang dilaksanakan setiap Rabu dan Kamis. Namun, apabila ada hal yang mendesak fungsi pengawasan anggota dewan bisa dilakukan di luar hari tersebut. (utd)