Mendagri: Serapan Anggaran DKI dan Kalimantan Utara Terkecil

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masih ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya mengkhawatirkan. Dua daerah dengan penyerapan anggaran terkecil adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Utara.

Tjahjo menyebutkan, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara memiliki anggaran yang cukup, namun hal itu berbanding terbalik dengan penyerapan yang hanya di bawah 25 persen. Padahal, daerah yang lain rata-rata sudah diatas 50 persen.

Pilihan Redaksi Tiga Bulan Tersisa, Jokowi Baru Bentuk Tim Pengawas APBN Hingga September, Serapan Anggaran Infrastruktur Masih 31% Dana Transfer Daerah Naik, Ekonom Ragukan Kualitas Serapan Dana Desa Ditargetkan Terserap Penuh Desember 2015

Meski demikian, Tjahjo optimistis kalau penyerapan di akhir tahun bisa mencapai diatas 90 persen. Saat ini, kata Tjahjo, hanya 44 daerah tingkat II yang belum menerapkan pelayanan satu atap.

"Ini akan sangat menggangu stimulus kebijakan di pusat. Kantor yang mengeluarkan izin di bawah. Ini kami minta potong habis," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

Belum adanya pelayanan satu atap tersebut, kata Tjahjo, memperumit perizinan untuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah daerah. Hal inilah yang menyebabkan anggaran tidak bisa dipakai.

Sementara terkait 44 daerah yang belum menjalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tjahjo mengatakan ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah wilayah provinsi yang terlalu luas dan geografis berupa kepulauan yang menyebabkan terpencarnya kabupaten-kabupaten dalam daerah tersebut.

"Tadi Bapak Presiden meminta ketegasan. Kenapa yang lain bisa tapi 44 daerah tersebut tidak bisa? Minta Mendagri dan Menteri Keuangan memberikan sanksi," kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tjahjo mengatakan diperlukan adanya supervisi dan studi banding. Selain itu, dibutuhkan pula keinginan politis dari pejabat pemerintah daerah.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku akan mengundang sembilan gubernur yang merupakan ketua dan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) besok sore untuk membahas persoalan tersebut.

Sebelumnya, Senior Economist Mandiri Sekuritas, Andry Asmoro, mengatakan anggaran transfer daerah yang efektif diserap bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika penyerapan dana transfer daerah ini berhasil, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat transmisi government expenditure," ujarnya. (utd)