Komnas HAM: Jangan Sampai TNI Jadi Wajah Pelanggaran HAM Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sempat menjadi "wajah" dari pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Predikat ini muncul lantaran banyaknya laporan yang diterima Komnas HAM terkait tindakan anggota TNI di masa lampau.

Salah satu komisioner Komnas HAM Rochiatul Aswidah mengatakan bahwa laporan-laporan tersebut muncul sebelum tahun 1998, atau tepatnya saat rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia. "Namun setelah 1998 TNI tak lagi ada di posisi teratas (terlapor kasus HAM) tapi masih ada di deretan 10 besar," kata Rochiatul di kantor Komnas HAM.

Lihat juga: Pengamat: Tarikan Politisi Sipil Ganggu Reformasi TNI

Saat ini, kata Rochiatul, posisi TNI "disalip" oleh satuan Kepolisian Republik Indonesia dan juga pihak korporasi dalam hal digugat melakukan pelanggaran HAM.

Hal-hal yang dulu membuat TNI dilaporkan adalah karena adanya kekerasan berujung penganiayaan yang dilakukan anggota TNI. Selain itu kasus-kasus tersebut berhubungan dengan masalah pertanahan.

Lihat juga: Kisah Sukses Jenderal-jenderal TNI di Dunia Bisnis

Meski saat ini TNI sudah tak lagi seperti dulu, indikasi bahwa satuan pimpinan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih bermain dalam masalah pertanahan masih bermunculan.

Komnas HAM sebagai lembaga pemerhati HAM tentunya tidak mau TNI kembali menjadi "wajah" dari pelanggaran HAM. Oleh sebab itu Rochiatul mengingatkan agar anggotq TNI menjauh dari aktivitas yang bukanlah kewenangan dirinya. ”Komnas HAM mendorong agar TNI sungguh-sungguh melakukan tugas dan fungsinya sebagai TNI," kata Rochiatul.

Lihat juga: Dua Personel TNI yang Merampok Rp5,7 M Akan Dipecat

Hal tersebut perlu didorong oleh masyarakat agar TNI bisa melaksanakan reformasi internal yang telah dicanangkan. Apalagi, TNI hari ini merayakan ulang tahun ke-70 mereka. "Jika kita tak ingin TNI kembali menjadi wajah pelanggaran maka TNI harus menjadi TNI dan tidak ditarik ke pekerjaan di luar kewenangan," katanya.

TNI Kata Rochiatul jangan diseret oleh kekuatan politik. Karena jika itu terjadi maka potensi TNI kembali menjadi wajah pelanggaran HAM akan terbuka.

Rochiatul menyatakan bahwa momen ulang tahun TNI hari ini harus dijadikan waktu yang pas untuk TNI melakukan refleksi diri dan menegaskan komitmen untuk menjadi TNI yang lebih baik.

Namun dia tak lupa mengingatkan pada warga agar tidak ikut dalam proses menarik TNI masuk ke ranah mereka karena jika itu dilakukan maka impian TNI menjadi lebih baik akan mendapat tantangan yang besar. (bag)