KPK: Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Bisa Dipisahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, menegaskan lembaganya dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tugas itu kata dia tidak boleh diamputasi menjadi sekedar lembaga pencegah korupsi. "Tidak ada yang didahulukan, keduanya sama penting. KPK tidak bisa hanya bekerja di sektor pencegahan saja," ujarnya pada jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (7/10).

Selama ini komisi antikorupsi memang menjalankan tugas sebagai lembaga pencegah korupsi. Namun, tugas ini dijalankan secara bersamaan dengan tugas pemberantasan untuk meningkatkan hasil pemberantasan korupsi secara nasional. "Tugas penindakan dan pencegahan harus berjalan secara simultan dengan kecepatan yang sama," ucapnya.

Lihat juga: Baleg Sebut Pemerintah Inisiator Draf Usulan Revisi UU KPK

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rancangan perubahan UU KPK yang diajukan 45 anggota DPR ke Badan Legislasi DPR awal pekan ini mengubah tujuan pembentukan lembaga antirasuah. Pasal 4 pada draft itu menyebut KPK sebagai lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan daya serta hasil guna pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Lihat juga: Istana Akan Pelajari Substansi Draf Revisi UU KPK

Selain mengubah tujuan pendirian KPK, draft perubahan juga mengatur sejumlah hal lain yang menurut Plt Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki, berpotensi melemahkan KPK di masa depan.

Lihat juga: Tanpa Dibatasi, Keberadaan KPK Bakal Hilang dengan Sendirinya

Perubahan itu antara lain membatasi kinerja KPK maksimal 12 tahun dan mengubah kategori dugaan kasus korupsi yang dapat diusut KPK. Rancangan itu mengatur KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi yang disinyalir merugikan negara paling sedikit Rp 50 miliar. (bag)