Komisi I Pertanyakan Anggaran dan Aturan Bela Negara

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Senin, 12/10/2015 15:32 WIB
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanudin mengatakan, saat ini tak ada undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara. Upacara peringatan Hari Bela Negara digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. (Detikcom/Agung Pambudhy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanudin menilai rencana Kementerian Pertahanan merekrut 100 juta orang sebagai kader bela negara sulit dimengerti. Kementerian Pertahanan menargetkan bisa merekrut 100 juta orang dalam tempo 10 tahun ke depan.

Menurut purnawirawan jenderal bintang dua itu, target tersebut terlampau fantastis jika dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemenhan. Badiklat hanya mampu menampung 600 orang saja.

"10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan, jumlah ini sangat fantastis," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10).
Ia juga mempertanyakan dasar hukum perekrutan. Selama ini aturan yang mengatur tentang bela negara dinilainya belum lengkap.


Baru satu ketentuan soal bela negara yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara .

Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 5 yang menyatakan, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU .

Bahkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu Hasanuddin menilai, hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang bela negara. Apalagi aturan turunnya seperti peraturan presiden atau keputusan presiden.
"Tanpa Undang-undang Bela Negara dan tanpa aturan pendukungnya akan sulit mewujudkan kebijakan dan upaya bela negara itu," ujar Hasanuddin.

Hasanuddin juga menyatakan sampai saat ini DPR bersama pemerintah belum pernah membahas secara rinci terkait anggaran yang disiapkan untuk bela negara. Bahkan dia pun mempersoalkan anggaran yang disiapkan untuk melatih 100 juta warga menjadi kader bela negara.

Sebab, jika diandaikan dalam lima tahun kedepan, 100 juta warga dilatih sebanyak 50 juta orang, maka diperlukan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.

"Bila biaya pelatihan per orang Rp10 juta, maka dibutuhkan anggaran Rp500 triliun, uang dari mana?" katanya.

Pemerintah, kata Hasanuddin, saat ini sudah memangkas anggaran dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Kebutuhan alutsista tahun 2016 masih kurang Rp36 triliun yang membuat target minimum esensial force (MEF) tahun 2019 sulit tercapai.

Oleh karenanya, menurut Hasanudin pemerintah perlu mengkaji ulang rencana bela negara dan lebih menentukan prioritas, disaat anggaran negara semakin terbatas.
Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pembentukan kader bela negara dilakukan untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan nirmiliter. Namun program ini bukan bentuk lain dari wajib militer.

Ryamizard memaparkan, sistem perang rakyat semesta tidak hanya bergantung pada kekuatan Tentara Nasional Indonesia, tapi juga seluruh warga negara. Menurutnya, melalui pendidikan bela negara, warga sipil dapat menguasai dasar-dasar pertahanan. (sur/sur)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK